Komisi VIII DPR Evaluasi Haji 2022: Pelayanan Belum Sesuai Janji

ADVERTISEMENT

Komisi VIII DPR Evaluasi Haji 2022: Pelayanan Belum Sesuai Janji

Zhacky - detikNews
Rabu, 13 Jul 2022 20:14 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily
Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. (Dok. DPR)

Ace menilai secara umum pelayanan kesehatan sudah baik, walaupun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan jemaah haji 2022, seperti batuk, pilek, dan sesak nafas.

Selain itu, Ace mengaku juga menemukan sejumlah kendala teknis yang dialami oleh sejumlah jemaah haji Indonesia. Kendara teknis dimaksud salah satu soal kualitas koper jemaah.

"Hal-hal yang lain yang teknis, seperti koper jemaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak. Ini perlu perhatian pihak yang berwenang," ucapnya.

Lebih jauh Ace menyampaikan Komisi VIII DPR juga mencatat masalah lain yang harus segera diselesaikan. Salah satunya mengenai polemik haji furoda.

"Tentu kami juga mencatat masalah-masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain soal sengkarut haji furoda. Walaupun ini kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun, karena menyangkut dengan jemaah haji Indonesia, harus dipastikan bahwa tidak ada calon jemaah haji kita yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan," papar Ace.

"Selain itu, soal perlu adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk penyelenggara haji khusus atau ONH plus. Hasil pengawasan kami, satu PIHK dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan," papar Ace.

Komisi VIII DPR sendiri berharap agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan dengan waktu yang cukup. Ace juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota haji Indonesia dan sejumlah hal lainnya.

"Tentu kami berharap agar persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang lebih jauh panjang," kata Ace.

"Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama harus segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota, penjajakan kontrak akomodasi, dan konsumsi lebih awal dan lain-lain," imbuh Ketua DPP Golkar itu.


(zak/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT