.webp)
Komisi VIII DPR RI membuka hasil evaluasi sementara mereka terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2022. Komisi VIII DPR menemukan sejumlah kekurangan, di antaranya soal pelayanan kepada jemaah haji Idi Makkah, Arafah, Mina, Mudzdalifah (Armuzna), dan Madinah tidak sesuai dengan yang dijanjikan hingga soal koper jemaah mudah rusak.
"Dalam penyelenggaraan haji yang digelar setelah dua tahun pandemi Covid-19, kami mencatat masih ada kekurangan yang dirasakan para jamaah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).
Ada setidaknya empat poin yang menjadi sorotan Komisi VIII DPR. Poin pertama yang dibahas soal pelayanan untuk jemaah haji Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Biaya Armuzna yang pada tahun-tahun sebelumnya sebesar pada kisaran 1.500 SAR, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.531 SAR tak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan para jemaah," ucap Ace.
Selanjutnya soal jarak antara tempat jemaah menetap selama haji dengan tenda di Mina. Ace menilai jarak antara tempat jemaah dengan tenda di Mina terlalu jauh.
"Kedua, jarak tenda di Mina dengan jemaah masih jauh hingga 7 KM sehingga menguras stamina jemaah," terang Ace.
Berikut 4 hal hasil evaluasi yang menjadi sorotan Komisi VIII DPR:
- Pertama, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Biaya Armuzna yang pada tahun-tahun sebelumnya sebesar pada kisaran 1.500 SAR, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.531 SAR tak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan para jemaah.
Pelayanan jemaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Tambahan terakhir untuk biaya Armuzna yang kami setujui sebesar Rp 1,5 triliun.
- Kedua, jarak tenda di Mina dengan jemaah masih jauh hingga 7 KM sehingga menguras stamina jemaah. Seharusnya, dengan kapasitas terbatas penempatan jemaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya banyak jemaah yang kena dehidrasi dan kelelahan.
- Ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jamaah yang tidak ter-update. Sehingga treatment tenaga kesehatan dalam melayani jemaah masih menggunakan rekam medis tahun 2020. Ini Tentu berpengaruh terhadap layanan kesehatan jamaah.
Secara umum pelayanan kesehatan sudah baik, walaupun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan jemaah, seperti batuk, pilek, dan sesak nafas.
- Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jemaah. Banyak jemaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama Ibadah Haji (KBIH) tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya. Hal ini perlu difasilitasi Kementerian Agama.
Lihat juga video Momen Jutaan Jemaah Haji Lakukan Ritual Lempar Jumrah':
Simak selengkapnya evaluasi Komisi VIII DPR di halaman berikutnya.
Ace menilai secara umum pelayanan kesehatan sudah baik, walaupun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan jemaah haji 2022, seperti batuk, pilek, dan sesak nafas.
Selain itu, Ace mengaku juga menemukan sejumlah kendala teknis yang dialami oleh sejumlah jemaah haji Indonesia. Kendara teknis dimaksud salah satu soal kualitas koper jemaah.
"Hal-hal yang lain yang teknis, seperti koper jemaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak. Ini perlu perhatian pihak yang berwenang," ucapnya.
Lebih jauh Ace menyampaikan Komisi VIII DPR juga mencatat masalah lain yang harus segera diselesaikan. Salah satunya mengenai polemik haji furoda.
"Tentu kami juga mencatat masalah-masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain soal sengkarut haji furoda. Walaupun ini kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun, karena menyangkut dengan jemaah haji Indonesia, harus dipastikan bahwa tidak ada calon jemaah haji kita yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan," papar Ace.
"Selain itu, soal perlu adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk penyelenggara haji khusus atau ONH plus. Hasil pengawasan kami, satu PIHK dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan," papar Ace.
Komisi VIII DPR sendiri berharap agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan dengan waktu yang cukup. Ace juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota haji Indonesia dan sejumlah hal lainnya.
"Tentu kami berharap agar persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang lebih jauh panjang," kata Ace.
"Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama harus segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota, penjajakan kontrak akomodasi, dan konsumsi lebih awal dan lain-lain," imbuh Ketua DPP Golkar itu.
