Lapindo Harus Bertanggung Jawab

Jakarta - Kelambanan penanganan lumpur panas di Porong Sidoarjo terus menunai kecaman. Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta penanganan lumpur segera diselesaikan agar tidak melebar ke mana-mana. PT Lapindo juga harus bertanggung jawab."Kita amat sangat bersedih kenapa penanganan lumpur ini berlarut-larut dan berlangsung lama, seolah-olah terjadi pembiaran dan tidak ada kepedulian dari pihak Lapindo," kata Hidayat di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2006).Hidayat meminta kepada PT Lapindo Brantas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang dialami penduduk dan pemerintah akibat luapan lumpur panas tersebut karena kejadian ini murni technical error."Saya setuju pihak perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya. Baik yang dialami petani dan penduduk, maupun kerugian negara akibat penutupan jalan tol," kata Hidayat.Dia meminta perusahaan tidak lagi berwacana, apalagi mencari kambing hitam. Namun secepatnya menghentikan luapan lumpur panas agar tidak meluber ke mana-mana."Masyarakat harus diselamatkan dan perusahaan harus bertanggung jawab agar dinilai sebagai perusahaan yang dapat dipercaya," tandasnya.Terkait dugaan adanya pejabat negara yang ada di balik PT Lapindo, Hidayat meminta pemerintah tidak pandang bulu menindak siapapun yang berbuat salah. Bahkan jika ternyata PT Lapindo tidak mau bertanggung jawab, maka ke depan dia tidak perlu diberikan izin lagi untuk eksplorasi."Kalau ada petinggi yang bekingi, bongkar saja dan DPR harus memanggil sang pejabat itu. Kalau perusahaan mengabaikan, ya perusahaan ini tidak layak di Indonesia," tegas Hidayat. (san/)