ADVERTISEMENT

KPK Minta Hakim Tunda Sidang Praperadilan Mardani Maming, Ini Alasannya

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 12 Jul 2022 10:17 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sidang praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming ditunda. Alasannya, KPK masih membutuhkan waktu untuk berkoordinasi mempersiapkan administrasi dan jawaban yang akan diajukan.

"Kami sampaikan bahwa, tim Biro Hukum KPK telah berkirim surat kepada hakim untuk meminta penundaan waktu sidang. Tim masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dan mempersiapkan administrasi, serta bahan jawaban yang akan diajukan ke persidangan praperadilan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).

Ali menerangkan permohonan praperadilan ini sejatinya tidak akan menghalangi upaya KPK melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjerat Maming. Kata Ali, praperadilan hanya menguji aspek sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan bukan menyentuh substansi pokok perkara.

"Proses ini penting agar persidangan ke depan dapat berjalan lancar. Selain itu, penting perlu kami sampaikan bahwa permohonan praperadilan ini tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan," kata Ali.

"Mengingat praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan serta saat ini juga berkembang mencakup pada sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan. Jadi tidak menyentuh aspek materiil, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK," sambungnya.

Ali menegaskan penyidikan perkara yang menjerat Bendahara Umum PBNU ini telah dilakukan secara profesional. Kata Ali, penegakan hukum ini dilakukan sebagai tugas pokok dan fungsi KPK sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami tegaskan penyidikan perkara ini telah dilakukan secara profesional dan murni penegakan hukum sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPK sesuai UU," ujar Ali.

Ali berharap penegakan hukum pada sektor perizinan tambang bisa menjadi pemicu upaya perbaikan sistem dan tata kelola oleh stakeholder terkait. Dengan begitu, kata Ali, perizinan tambang bisa bebas dari praktik suap maupun gratifikasi sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat.

"KPK berharap penegakan hukum pada sektor perizinan tambang ini, selanjutnya bisa menjadi trigger upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pada stakeholder terkait, sehingga dengan perizinan yang bebas dari praktik suap maupun gratifikasi, akan menekan ongkos produksi dan menciptakan iklim usaha yang sehat," ujarnya.

"Alhasil, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan mendapat manfaat akhirnya secara optimal," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT