.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku rutin berkomunikasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Komunikasi Anies dan Luhut intens sejak penanganan COVID-19 hingga saat ini maraknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Hal itu dikatakan oleh Anies sendiri. Anies mengungkapkan komunikasi dengan Luhut usai salat Idul Adha di Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (10/7), perihal komunikasi ini diungkap Anies ketika menjawab pertanyaan bagaimana koordinasi penanganan PMK di Jabodetabek.
Anies mengaku rutin berkomunikasi dengan Luhut dilakukan melalui sambungan telepon hingga WhatsApp. Anies mengaku komunikasi dengan Luhut tersebut dilakukan selama penanganan COVID-19, dimana Luhut menjadi Koordinator Penanganan COVID-19 Jawa-Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita komunikasi terus, saya komunikasi rutin dengan penanggung jawab Jawa-Bali, yaitu Pak Luhut Binsar Pandjaitan, sehingga kita komunikasi terus, me-review setiap perkembangan," kata Anies.
"Kita biasa telepon-teleponan, kirim WhatsApp dan catatan data dan rapat koordinasi terus dilakukan," tambahnya.
Di samping itu, pihaknya juga melakukan pengecekan rutin terhadap hewan kurban yang masuk ke Jakarta. Anies memastikan seluruh proses pengecekan dilakukan secara ketat.
"Insyaallah kondisi terpantau dan kita selalu koordinatif," ujarnya.
Di samping itu, pihaknya juga melakukan pengecekan rutin terhadap hewan kurban yang masuk ke Jakarta. Anies memastikan seluruh proses pengecekan dilakukan secara ketat.
"Insyaallah kondisi terpantau dan kita selalu koordinatif," ujarnya.
Suharini juga mengungkapkan, Jakarta juga mendapat banyak orderan pembelian daging kurban dari luar kota.
"Kami juga membangun kerja sama dengan kawan-kawan daerah pemasok, di mana mereka lebih menyukai membeli dari Jakarta. Sehingga 58 ribu itu hitungannya kebutuhan Jakarta kurang lebih 47 ribu sekian dan sisanya akan dibawa ke luar Jakarta," tandasnya.
Simak halaman selanjutnya.
Simak Video: Anies Ngaku Rutin Komunikasi dengan Luhut Bahas Ini...
Luhut-Anies Teleponan Bahas Aturan Libur Nataru
Sebelumnya Anies sempat mengungkap komunikasi dengan Luhut terkait penanganan COVID-19. Salah satunya saat akhir tahun 2020 lalu, Anies menelepon Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Anies menelpon Luhut sebelum mengeluarkan instruksi dan seruan terkait libur hari raya Natal 2020 dan tahun baru 2021. Isi panggilan telepon itu terkait diskusi kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penanganan dan pencegahan virus Corona (COVID-19) di Ibu Kota.
"Ya diskusi terkait COVID ya penanganan, pencegahan, dan sebagainya dan menyampaikan masing-masing untuk apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2020).
Ariza menerangkan pihaknya turut melibatkan pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan.
Anies Koordinasi dengan Luhut soal PTM
Komunikasi intens antara Pemprov DKI dengan Luhut Pandjaitan juga rutin dilakukan dalam penanganan COVID-19, misalnya terkait kebijakan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) pada awal Februari 2022 lalu.
Anies disebut menunggu restu Luhut untuk menghentikan PPTM. Sementara itu, beberapa daerah lain langsung mengambil keputusan penghentian.
Anies kerap menyampaikan usulan kepada Luhut terkait penanganan COVID-19. Anies meminta restu Luhut karena dia menjabat Koordinator PPKM Jawa dan Bali.
"Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama sebulan ke depan," kata Anies kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).
Namun, saat itu Luhut menolak usulan Anies. Penolakan itu disampaikan oleh Jubir Luhut, Jodi Mahardi.
"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi saat dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022).
Jodi berharap pemerintah daerah dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan para siswa selama proses PTM. Dia menerangkan bahwa penerapan PTM terbatas sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) empat kementerian.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan COVID-19. Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB empat menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," terang Jodi.
Jodi kala itu menjelaskan sejatinya pemerintah pusat sejatinya mendukung inisiatif yang diajukan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, Jodi menegaskan bahwa para orang tua murid juga dapat menentukan anaknya bisa mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh.
"Konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus," jelas Jodi.
"Sudah disampaikan bahwa penyesuaian lainnya yang disepakati melalui SKB adalah orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh," imbuhnya.
