BK Akan Panggil FPD dan Menag

Jakarta - Kasus dugaan percaloan pemondokan haji terus bergulir. Badan Kehormatan (BK) DPR akan meminta klarifikasi Fraksi Partai Demokrat dan Menteri Agama Maftuh Basyuni."Kita sudah mendapatkan laporan masyarakat, jadi kita sudah bisa memeriksa kasus ini," kata Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun, usai rapat internal BK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2006).Rapat internal, lanjut Gayus, menyepakati untuk menindaklanjuti laporan dugaan percaloan yang melibatkan anggota FPD Aziddin. BK akan memanggil Menag Maftuh Basyuni dan FPD.Klarifikasi terhadap FPD dilakukan karena ada surat yang berkop dan berstempel FPD. Tapi, surat ini ditandatangani oleh Aziddin sebagai pimpinan FPD. Selain itu ada tanda tangan Sutan Bhatoegana sebagai sekretaris FPD."Agar clear, masalah ini perlu kita klarifikasi," tandas Gayus.Gayus menolak pernyataan Ketua DPR Agung Laksono yang menyarankan agar kasus ini tidak ditindaklanjuti. Menurutnya apa yang disampaikan Agung berkait dengan persoalan pribadi Aziddin dan Menag.Sementara BK menindaklanjuti Aziddin atas kapasitasnya sebagai anggota DPR. "Keberadaan Aziddin di DPR adalah masalah lembaga, pemeriksaaan ini terkait kehormatan lembaga ini," paparnya.Gayus juga menyampaikan, sebelumnya Aziddin sudah pernah dilaporkan ke BK atas kasus yang lain. Sayangnya dia tidak bersedia menjelaskan dengan alasan bisa melanggar tata tertib DPR."Ada beberapa kasus yang laporannya sudah sampai di BK. Tapi saya tidak bisa menyebutkan kasus-kasus apa yang laporannya sudah kita diterima," jelas Gayus. (fay/)