.webp)
Ketua KPU Hasyim Asy'ari berbicara soal anggaran Pemilu 2024 usai 3 undang-undang terkait pemekaran Papua disahkan oleh DPR. Hasyim menilai anggaran pemilu tak bakal bertambah signifikan imbas penambahan provinsi baru tersebut.
"Kalau DOB (daerah otonomi baru) sebetulnya tidak terlalu relevan dengan penambahan anggaran, ya," kata Hasyim usai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Kemendagri dan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).
Hasyim lalu menjelaskan basis penyusunan anggaran pemilu. Hasyim mengatakan perhitungan anggaran pemilu berdasarkan 2 hal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena cara berpikir anggaran pemilu itu basisnya ada dua. Pertama, jumlah pemilih. Kedua, jumlah TPS yang dialokasikan untuk melayani pemilih," kata dia.
Menurutnya, penambahan provinsi itu tak berpengaruh pada jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS). Dengan demikian, menurut dia, anggaran pemilu pun tak akan berubah signifikan imbas pemekaran provinsi tersebut.
"Inikan cuma membelah aja (pemekaran provinsi). Jumlahnya kan tidak berubah, jumlah TPS juga tidak berubah, sehingga tidak terlalu signifikan penambahan untuk perubahan anggaran," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hasyim, pemekaran 3 provinsi di Papua juga tak akan terlalu mempengaruhi penambahan anggaran. Pun, menurutnya, apabila ada penambahan anggaran, dia menyebut dapat meminjam anggaran pemda setempat secara sementara.
"Kalau seperti kelembagaan KPU provinsi, segala macam, dari segi kantor kan karena sedang situasi seperti ini, kan tidak selalu kemudian semuanya itu harus ada. Pembiayaan kan misalkan bisa pinjam pakai dululah punyanya pemda setempat," ujarnya.
Untuk diketahui, DPR baru saja mengesahkan 3 undang-undang terkait pemekaran provinsi Papua, yakni UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Pegunungan. Ketiga undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (30/6) lalu.
