Monitor Ceramah Ba'asyir, Polri Tuai Kecaman

Jakarta - Upaya Mabes Polri menginteli setiap ceramah yang akan dilakukan Abu Bakar Ba'asyir menuai kecaman. Sebab UUD 1945 saja memberikan kebebasan warganya menyampaikan pendapat.Anggota Komisi III dari FPDIP Yassona H Laoli menilai hal itu sebagai upaya mengembalikan situasi Orba dalam mengatasi atau merespons persoalan."Kita ini kan sudah masuk ke era menguatkan hak-hak warga. Kita menyesalkan kalau masih ada cara-cara Orba seperti dulu. Itu sudah nggak pas," kecamnya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2006).Laoli meminta pemerintah memberikan kebebasan kepada warganya untuk bicara dan menyampaikan pendapat, karena itu dilindungi UUD 1945. Jika yang diucapkan mengandung persoalan atau mengarah pada hal-hal tertentu, baru aparat bisa mengambil tindakan."Ba'asyir itu kan bicara ke publik, jadi nggak perlu pakai intel-intelan seperti itu. Kalau sudah ada indikasi membahayakan negara, baru dilakukan tindakan," tegasnya.Laoli juga meminta pemerintah tidak memenuhi keinginan negara-negara asing yang berusaha mengintervensi penegakan hukum dan kebebasan masyarakat.Ini perlu ditunjukkan sebagai negara yang berdaulat agar Indonesia tidak dilecehkan terus. "Intervensi negara luar harus berani ditolak dalam bentuk apapun," tandasnya. (umi/)