ADVERTISEMENT

Tanggapan BPJS Ketenagakerjaan atas Dugaan Maladministrasi

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 16:21 WIB
Kantor BPJS Ketenagakerjaan / BPJAMSOSTEK
Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK (BPJAMSOSTEK)
Jakarta -

Ombudsman RI melaporkan penemuan dugaan maladministrasi pada pelayanan kepesertaan dan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Merespons hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK menyebut pembayaran klaim kini dapat diproses dengan cepat.

"Seluruh klaim yang diajukan dan telah memenuhi ketentuan persyaratan, telah dibayarkan manfaatnya kurang dari 1 hari," kata Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJAMSOSTEK, Oni Marbun, saat dihubungi detikcom, Kamis (7/7/2022).

Berikut ini pernyataan lengkap BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan terkait temuan dugaan maladministrasi tersebut:

Merujuk hasil investigasi oleh Ombudsman RI periode Oktober- November 2021 disebutkan adanya inkompetensi, penyimpangan prosedur dan penundaan pelayanan berlarut dalam proses klaim manfaat. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian membaik dan upaya pemulihan ekonomi nasional yang terus dilakukan oleh pemerintah. Tercatat di tahun 2021, BPJAMSOSTEK mencatatkan kinerja positif dengan sukses melampaui target penambahan kepesertaan sebesar 19,7 juta peserta baru atau mencapai 106% dari target yang telah ditentukan. Jika dilihat saat ini sampai dengan bulan Mei 2022, jumlah tenaga kerja yang aktif terlindungi dari segmen pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Migran Indonesia dan Jasa Konstruksi berjumlah 32,3 juta tenaga kerja, jumlah ini meningkat 13,2% dari periode yang sama tahun 2021.

2. Berdasarkan strategi besar BPJAMSOSTEK, kami menargetkan jumlah peserta aktif di tahun 2026 sebesar 70 juta tenaga kerja. Dalam mencapainya beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
a. Intensive collaboration dengan Kementerian/ Lembaga melalui dukungan regulasi dan surat edaran.
b. Bersama Kemendagri memastikan seluruh pemerintah daerah telah menganggarkan iuran Jamsostek bagi pekerja Non ASN dan pekerja rentan di wilayah kerjanya masing-masing.
c. Meningkatkan kemudahan daftar & bayar iuran, Biometrik, dan Pembayaran Autodebet Bulanan.
d. Kolaborasi dengan fintech e-commerce, perbankan, antara lain transportasi online, online merchant, kartu tani, kartu nelayan, KUR melalui ekosistem perbankan.
e. New PERISAI
f. Promosi, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan kepesertaan

3. Dari sisi pelayanan kami terhadap peserta, di tahun 2021 BPJAMSOSTEK melakukan simplifikasi prosedur dan persyaratan klaim JHT yang mampu mendorong rata-rata success rate klaim JHT dari 55,05% di bulan Januari 2021 menjadi 95,01% di bulan Desember 2021. Hal tersebut terus meningkat hingga pada periode Januari hingga Juni 2022 di mana success rate tercatat 99,51% yang artinya seluruh pengajuan klaim yang diajukan hampir seluruhnya terbayarkan.

4. Hingga Mei 2022, jumlah manfaat yang telah dibayarkan dari seluruh program BPJAMSOSTEK senilai Rp 20,6 triliun dengan jumlah pengajuan manfaat (kasus) sebanyak 1,47 juta. Dilihat dari nominal pembayaran pada periode yang sama tahun lalu (Mei 2021), angka tersebut meningkat 33% dan jika dilihat dari jumlah kasus, angka tersebut meningkat 49%.

5. Seluruh klaim yang diajukan dan telah memenuhi ketentuan persyaratan, telah dibayarkan manfaatnya kurang dari 1 hari. Ini merupakan komitmen kami untuk membayarkan seluruh klaim lebih cepat dari ketentuan Service Level Agreement (SLA) masing-masing program. Sebagai informasi, SLA pembayaran klaim pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 7 hari, Jaminan Kematian 3 hari, Jaminan Hari Tua 5 hari, Jaminan Pensiun 15 hari, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 3 hari. Selain itu, di akhir tahun 2021 kami telah meluncurkan inovasi layanan berbasis digital dengan nama Jamsostek Mobile (JMO), bagi peserta yang mengajukan klaim JHT melalui JMO, waktu yang dibutuhkan kurang dari 15 menit.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan maladministrasi pada pelayanan kepesertaan dan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Tindakan maladministrasi yang ditemukan, dari tidak kompeten dalam mengakuisisi kepesertaan hingga adanya penundaan pelayanan.

Temuan tersebut didapat setelah Ombudsman menerima aduan dan melakukan investigasi pada Oktober-November 2021. Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan, dan pemeriksaan lapangan di 12 wilayah di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

"Tim Ombudsman menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan terbukti maladministrasi berupa tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut," kata anggota Ombudsman, Hery Susanto, dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (6/7).

Hery menyebut BPJS Ketenagakerjaan tidak optimal dalam melakukan akuisisi kepesertaan. Dia juga mengatakan BPJS Ketenagakerjaan tidak menyampaikan informasi aktual terkait jumlah kepesertaan.

"BPJS Ketenagakerjaan tidak optimal melakukan akuisisi kepesertaan pada sektor tenaga kerja formal (PU) dan informal (BPU). Tidak ada bentuk aktualisasi pencapaian yang disampaikan kepada publik secara reguler berkaitan kepesertaan pada sektor tenaga kerja informal (BPU), yaitu penahapan program jaminan sosial sebagaimana diatur pada Perpres 109 Tahun 2013 dalam pasal 7 dan 8, yaitu pekerja bukan penerima upah wajib mengikuti arah menjadi peserta program jaminan sosial paling lambat 1 Juli 2015," ujarnya.

Hery menuturkan BPJS Ketenagakerjaan juga belum menerapkan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan dianggap tidak terbuka dalam menyampaikan informasi jumlah pekerja PHK yang sudah mengklaim manfaat.

Herry mengatakan belum ada identifikasi peserta tidak aktif yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta pendistribusian kepada mereka yang berhak menerima manfaat. BPJS Ketenagakerjaan dinilai belum transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan.

"BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan identifikasi peserta tidak aktif dan distribusi hak kepesertaan yang dimiliki oleh peserta. Pengelolaan keuangan dalam hal investigasi belum dilakukan secara transparan dengan rincian, juga tidak ada bentuk akuntabilitas yang memadai untuk dapat diakses oleh peserta, yaitu nominal distribusi dan penempatan dana JHT, JKK, dan JP," imbuhnya.

Simak Video 'Ombudsman RI Temukan Maladministrasi di BPJS Ketenagakerjaan':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/bar)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT