Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menyoroti upaya menghalangi penangkapan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42), DPO pencabulan. Luqman Hakim meminta Kementerian Agama tidak ragu membekukan izin ponpes tersebut.
Luqman mendesak para pimpinan ponpes bersikap kooperatif dan tidak menghalangi penegakan hukum terhadap MSAT. Dia juga meminta MSAT menyerahkan diri ke polisi.
"Meminta kepada Pimpinan Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang agar bersikap kooperatif dan tidak menghalang-halangi upaya penegakan hukum dan dengan proaktif menyerahkan MSAT kepada Polres Jombang atau Polda Jawa Timur. Kepada MSAT, saya sarankan agar menyerahkan diri kepada polisi. Terus-menerus melawan, apalagi dengan menjadikan institusi pesantren sebagai tameng perlindungan, hanya akan makin memperburuk situasi dan merugikan nama baik pesantren secara umum, bukan hanya pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang," kata Luqman Hakim kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).
Ketua GP Ansor ini mengaku kecewa penegakan hukum oleh polisi terhadap Mas Bechi dihalang-halangi. Dia menyebut tindakan itu bisa merusak mental dan keyakinan para santri di masa depan.
"Melibatkan santri untuk menghalang-halangi penegakan hukum merupakan praktik buruk yang dapat merusak mental dan keyakinan agama para santri pada masa mendatang," ujarnya.
Atas alasan itu juga Luqman mendesak Kementerian Agama mengevaluasi secara serius proses pendidikan di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang. Jika ada pelanggaran, dia meminta agar ponpes itu ditutup.
"Meminta kepada Kementerian Agama agar melakukan evaluasi secara serius proses pendidikan yang berlangsung di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang. Apabila terdapat praktik yang menyimpang, maka saya minta Kementerian Agama tidak ragu untuk membekukan izin pesantren ini," ujar dia.
Simak sikap Menag di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Kapolres Jombang Negosiasi dengan Santri Sebelum Temukan Mas Bechi':
