Draf Final RKUHP: Bikin Video Porno untuk Konsumsi Pribadi Bukan Pidana

ADVERTISEMENT

Draf Final RKUHP: Bikin Video Porno untuk Konsumsi Pribadi Bukan Pidana

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 09:38 WIB
Intimate moment of two lovers in shower, sexual desire and passion, relationship. ilustrasi seks
Foto: Getty Images/iStockphoto/Motortion
Jakarta -

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengodifikasi sejumlah UU pidana yang telah ada, termasuk UU Pornografi. Salah satunya mengatur soal membuat video porno.

Sebagaimana dikutip detikcom Kamis (7/7/2022), dari draf final RKUHP yang diserahkan Pemerintah ke DPR, membuat video porno prinsipnya adalah perbuatan pidana dan diancam dengan ancaman 10 tahun penjara. Hal itu dirumuskan dalam Pasal 411 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Namun, ada sejumlah pengecualian atas perbuatan tersebut. Yaitu bukan tindak pidana bila:

1. jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.
2. Membuat Pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Lalu apa yang dimaksud Pornografi?

"Penafsiran pengertian Pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary communnity standard)," demikian penjelasan Pasal 411 RKUHP.

Dari manakah KUHP yang berlaku saat ini?

KUHP dibawa Belanda ke Indonesia saat menjajah Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memberlakukan code itu secara nasional pada 1918 dengan nama Wet Wetboek van Strafrecht.

Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah. Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengubah hukum yang berlaku.

Lihat Video: Desakan Buka Draf RKUHP dan Pasal-pasal yang Digarisbawahi

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT