ADVERTISEMENT

ACT Menepis Bermitra Teroris

Kadek Melda Luxiana, Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 07:52 WIB
Presiden ACT Ibnu Khajar (kanan) bersama Ketua Dewan Pembina ACT N. Imam Akbari (kiri) memberikan keterangan pers terkait pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor ACT, Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Tim Legal Yayasan ACT menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh Kementerian Sosial tersebut terlalu reaktif karena seharusnya ada proses yang harus dilakukan secara bertahap. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Konpers petinggi ACT (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta -

Sengkarut dugaan pelanggaran pengumpulan donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) merembet ke laporan lawas terkait yayasan tersebut dicap sebagai organisasi berbahaya oleh India sejak 2020. ACT menepis mentah-mentah dikaitkan dengan teroris.

Laporan mengenai ACT itu disampaikan oleh media sayap kanan India, OpIndia, 14 Maret 2020. Saat itu India dilaporkan dilanda kerusuhan anti-Hindu.

ACT disebut memiliki hubungan dengan organisasi Islam radikal seperti Falah-e-Insaniyat. Foundation (FIF) dan Lashkar-e-Taiba (LeT). Media tersebut menuding ACT sebagai organisasi muslim yang sangat radikal.

ACT dilaporkan mengirimkan 25 lakh ke India dan mendistribusikannya di New Delhi. Media tersebut juga melaporkan bahwa ACT mengumpulkan dana menggunakan propaganda jahat untuk membantu muslim yang terkena dampak kerusuhan. Uang itu disalurkan ke India dari Dubai melalui saluran Hawala. LSM tersebut berhubungan dengan organisasi muslim lokal di Delhi untuk mendistribusikan 25.00.000, untuk memicu kerusuhan Delhi Timur Laut lebih lanjut.

Presiden ACT Ibnu Khajar lantas memberikan penjelasan. Ibnu menyebut ACT hadir setelah kondisi India damai.

"Cuma mau menjawab soal 2020 ada program didistribusikan ke India. Kami sampaikan ACT hadir ke sana dua pekan setelah kondisinya damai," kata Ibnu dalam konferensi pers di Kantor ACT, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Ibnu memastikan organisasi-organisasi yang menjadi mitranya di India legal. Dia yakin mitranya bukan teroris.

"Yang kedua, mitra kami di lapangan adalah organisasi-organisasi ulama yang legal di India. Insya Allah kami yakin betul mitra kami bukan teroris atau jaringan-jaringan teroris," tuturnya.

Temuan PPATK

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT) melaporkan temuannya mengenai transaksi rekening ACT. PPATK juga menghentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama ACT.

"Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers, Rabu (6/7/2022).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Simak Video: Kontroversi ACT: Izin Dicabut Sampai Dugaan Aliran Dana ke Al-Qaeda

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT