Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap hasil donasi Aksi Cepat Tangap (ACT) tidak langsung disalurkan, namun diputar dalam bisnis terlebih dahulu. PP Muhammadiyah menyebut lembaga non profit tidak boleh melakukan bisnis.
"Saya tidak tahu persis bagaimana regulasi terkait dengan yayasan ACT. Setahu saya, yayasan adalah lembaga non profit yang tidak boleh melakukan bisnis," ujar Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi, Rabu (6/7/2022).
Abdul Mu'ti menilai tindakan ACT yang menggunakan dana masyarakat untuk bisnis bisa termasuk kategori pelanggaran. Menurutnya salah satu aturan yang dilanggar yaitu Undang-undang tentang Yayasan.
"Kalau ada dana masyarakat yang diserahkan melalui ACT dan digunakan untuk bisnis, itu bisa merupakan pelanggaran UU Yayasan," tuturnya.
Dia mengatakan permasalahan ini sebaiknya diserahkan ke pihak berwenang. Dia juga meminta masyarakat tidak terpecah dan mempercayakan proses penanganan kepada pihak-pihak terkait.
"Akan tetapi, semuanya sebaiknya diserahkan kepada aparat yang berwenang. Masyarakat sebaiknya mempercayakan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jangan sampai masyarakat terpecah dan berspekulasi yang yang tidak produktif," ujarnya.
Simak Video: Kontroversi ACT: Izin Dicabut Sampai Dugaan Aliran Dana ke Al-Qaeda
