ADVERTISEMENT

Dugaan Pelanggaran-pelanggaran ACT yang Putar Donasi untuk Bisnis

Azhar Bagas Ramadhan, Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 06 Jul 2022 18:50 WIB
Kantor ACT Tasikmalaya
Salah satu kantor ACT di Tasikmalaya (Deden Rahadian/detikcom)
Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan dana yang dihimpun oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak langsung disalurkan kepada yang berhak. Dana tersebut terlebih dulu 'diputar' untuk usaha.

Guru besar dari Unsoed, Prof Hibnu Nugroho, menjelaskan bahwa yang dilakukan ACT sudah menyalahi tujuan awal. Sebab, jika tujuan ACT adalah usaha atau menghasilkan profit, ia harus berbadan hukum CV atau PT. Sedangkan ACT merupakan yayasan.

"Kalau untuk profit itu harus berbadan hukum, CV atau PT. Ini kan hanya pengumpulan yayasan," ujar Hibnu kepada wartawan, Selasa (6/7/2022).

"Ini harus diluruskan dulu bentuknya, kalau yayasan nonprofit. Kalau usaha, ya, berbadan hukum. Ini menyimpang dari dasar pengumpulan donasi," lanjutnya.

Lebih lanjut Hibnu mengatakan pengumpulan donasi tidak dikenai pajak. Namun, jika lembaga itu lembaga profit, ia dikenai pajak.

"Kalau pengumpulan donasi tidak kena pajak. Kalau usaha, kena pajak," ungkapnya.

Adapun soal pembebasan pajak untuk yayasan pengumpulan donasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat 2.

Pasal 6
(2) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.

Hal senada disampaikan oleh pakar hukum keuangan negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Nugraha. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukan ACT telah menyalahi prinsip yayasan.

"Ya jelas melanggar ketentuan prinsip pembentukannya. Jika suatu yayasan sosial dan bergerak di bidang sosial para pengurus boleh menerima gaji atau upah tetapi nilainya tidak dapat dipersamakan dengan direksi perusahaan, harus pada nilai yang wajar bagi suatu lembaga sosial," kata Dian saat dihubungi, Selasa (6/7).

Dian menjelaskan bahwa lembaga tersebut harus terbuka, meskipun lembaga ini memiliki tujuan sosial. Kegiatan lembaga tersebut harus diaudit.

"Kalaupun dia bilang lembaganya harus profesional, itu harus terbuka disampaikan bahwa lembaga ini meskipun tujuan sosial harus diaudit dulu dan terbuka diumumkan pengurusnya menerima penghasilan yang sejumlah demikian," ujarnya.

Dian mengatakan bahwa apa yang dilakukan ACT telah melanggar UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Adapun Pasal 38 ayat 1 menegaskan bahwa yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang berafiliasi dengan pengurus.

Pasal 38
(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

Selain itu, UU tersebut memerintahkan agar Yayasan secara terbuka membuka ikhtisar laporan tahunan. Yayasan mesti mengumumkan via surat kabar harian bila menerima bantuan Rp 500 juta atau lebih dalam satu buku.

Pasal 52
(2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:
a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Bagaimana cara ACT mengelola donasi? Baca halaman selanjutnya.



Simak Video "Kemensos Cabut Izin ACT, DPR: Kami Dukung Penuh!"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT