ADVERTISEMENT

Pemprov DKI Cek Kabar Beri Izin Operasi ACT hingga 2024

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 06 Jul 2022 18:23 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, pada hari Selasa (5/7) kemarin, Kemensos telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan. Pertemuan itu guna memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Kemensos juga menyebut ACT melebihi batas maksimal pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan, yaitu 10%, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Kemensos mengetahui ACT mengambil 13,7% dari donasi setelah meminta klarifikasi Presiden ACT lbnu Khajar. Kemensos menilai pemotongan dana 13,7% itu tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%.

ACT Akan Surati Kemensos

Yayasan ACT mengaku kaget atas pencabutan izin pengumpulan uang dan barang (PUB) yang dilakukan Kemensos kepada lembaganya. ACT pun akan mengirimkan permohonan pembatalan atas pencabutan izin tersebut.

"ACT memungkinkan untuk mengirim kembali surat permohonan pencabutan, pembatalan surat pencabutan ini," kata Presiden ACT, Ibnu Khajar, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (6/7).

Ibnu mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat permohonan pembatalan pencabutan izin PUB Yayasan ACT besok. Dia meyakini Kemensos akan menerbitkan surat pembatalan atas pencabutan izin PUB Yayasan ACT karena pihaknya bersikap kooperatif.

Dia mengaku kaget izin PUB yayasan ACT dicabut Kemensos. ACT mengaku selama ini belum pernah ditegur oleh Kemensos, tapi izin mereka langsung dicabut.

"Melalui Pasal 27 itu, disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang dimiliki izin melalui tiga tahap. Pertama, teguran secara tertulis, kedua penangguhan izin, dan ketiga baru pencabutan izin. Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis," katanya.


(taa/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT