ADVERTISEMENT

Izin Global Zakat Anak Usaha ACT Berakhir di 2021

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 06 Jul 2022 16:06 WIB
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin,
Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin (Foto: Dok Kemenag)
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan izin Lembaga Amil Zakat (Laznas) Global Zakat yang merupakan anak usaha ACT Foundation berakhir pada 2021. Kemenag telah menyurati Global Zakat terkait hal tersebut.

"Global zakat. Izinnya berakhir 2021 dan belum diperpanjang," kata Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, saat dihubungi, Rabu (6/7/2022).

Dilansir dari situs ACT, Global Zakat merupakan anak bungsu ACT Foundation yang menerima pengukuhan Kementerian Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) pada 2016.

Kamaruddin mengatakan Kemenag saat ini sedang mengevaluasi intensif Global Zakat. Kemenag juga telah mengingatkan Global Zakat untuk memperpanjang izinnya, tetapi hingga kini belum ada permohonan perpanjangan izin tersebut.

"Kami sudah mengingatkan Global zakat secara tertulis untuk segera memperpanjang izinnya, tapi sampai sekarang belum ada permohonan resmi perpanjangan itu ke Kementerian Agama karena masih terkendala oleh rekomendasi Baznas dan MUI," kata Kamaruddin.

Kamaruddin mengatakan untuk memperpanjang izin Laznas membutuhkan rekomendasi Baznas dan MUI untuk dewan pengawas syariahnya. Sementara itu, ia menyebut Kemenag hanya memiliki kewenangan tidak memperpanjang atau mencabut izin jika terdapat pelanggaran.

"Kementerian Agama punya kewenangan untuk tidak memperpanjang atau mencabut izinnya jika terdapat hal-hal yang mengharuskannya sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT Dicabut

Kemensos RI mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kemensos menyebut ACT melebihi batas maksimal pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan, yaitu 10%.

Berdasarkan keterangan dari Humas Kemensos RI, Rabu (6/7/2022), aturan mengenai batas maksimal pembiayaan itu tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, berikut bunyinya:

Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Kemensos mengetahui ACT mengambil 13,7% dari donasi setelah melakukan klarifikasi Presiden ACT lbnu Khajar. Kemensos menilai pemotongan dana 13,7 persen itu tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Kemensos juga menegaskan PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

"Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%," demikian penjelasan Kemensos.

Atas dasar itu, Kemensos mencabut izin PUB ACT. Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi (5/7).

Simak Video 'PPATK Setop Sementara Transaksi 60 Rekening atas Nama ACT!':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT