.webp)
Sebanyak 14 daerah, termasuk DKI Jakarta, kembali berstatus PPKM level 2 usai kasus COVID-19 meningkat beberapa hari terakhir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini.
"Nanti saya akan komunikasi dahulu dengan pemerintah pusat," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
Pemerintah telah memperpanjang masa PPKM Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali mulai hari ini hingga 1 Agustus 2022. Untuk wilayah Jawa-Bali, sebanyak 14 daerah, termasuk Jabodetabek, kembali ke PPKM level 2.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali ini berdasarkan Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 dan PPKM luar Jawa-Bali berdasarkan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022. Kedua Inmendagri itu akan berlaku mulai 5 Juli sampai 1 Agustus 2022.
Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Safrizal menjelaskan ada perubahan level PPKM di beberapa daerah, khususnya Jawa-Bali. Dia menyebut ada 14 daerah yang kembali ke status PPKM level 2.
"Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus COVID-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong," kata Safrizal seperti dalam keterangannya, hari ini.
Safrizal menjelaskan berdasarkan indikator transmisi komunitas untuk melakukan asesmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPKM saat ini terdapat 114 daerah dengan status PPKM level 1 di Jawa-Bali. Jumlah tersebut menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya, yaitu 128 daerah.
Sedangkan jumlah daerah dengan PPKM status level 2 meningkat menjadi 14 daerah dari yang sebelumnya tidak ada satu pun daerah yang berada di level 2.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Jabodetabek Kena PPKM Level 2 Jawa Bali, Simak Aturannya
Sementara itu, untuk wilayah luar Jawa-Bali, kondisi PPKM masih sama, yaitu 385 daerah berstatus PPKM Level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM Level 2. Namun ada pergantian daerah yang berada di Level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.
Atas data itu, Safrizal lantas mengimbau masyarakat tidak panik atas adanya kenaikan kasus ini. Dia beralasan kasus Omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.
"Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus COVID-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30-50% lebih rendah dari kasus varian Omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup (indoor)," ucap Safrizal.
Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga. Menurutnya, sampai saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih di bawah 30 persen.
"Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini tentunya membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda, termasuk penguatan kembali kerja sama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun media," ujar Safrizal.
