ADVERTISEMENT

Viral Anggota DPR Marahi Pejabat Kementan 'Masak Mesti Diinjak' soal PMK

Zhacky - detikNews
Senin, 04 Jul 2022 15:51 WIB

Penjelasan Riezky

Riezky Aprilia menjelaskan penyebab yang mendasari pernyataannya dalam rapat pada 8 Juni 2022 itu. Riezky menyebut Kementan tidak pernah memberikan data terkait area tanam dalam program food estate. Dia pun pesimistis Kementan bisa mencegah wabah PKM meluas.

"Tentang pernyataan saya mengenai mitra, karena hal yang paling mendasar dan sepertinya yang paling mahal di Indonesia ini adalah data. Dari tahun pertama rapat dan tugas DPR yang salah satu fungsinya mengawasi, selalu diminta data yang hingga saat ini tidak pernah diberikan," kata Riezky saat dimintai konfirmasi, Senin (4/7/2022).

"Areal tanam saja tidak ada, apalagi data hewan ternak untuk diobati. Jadi, sekian banyak hal ini yang membuat saya hampir setiap rapat ngomel atau bahkan marah. Saya berbicara berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan," sambung dia.

Riezky mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjadikan Indonesia berdaulat pangan. Karena itulah, menurut Riezky, perlu diketahui sejauh mana pemahaman Mentan soal berdaulat pangan.

"Program pemerintah adalah kedaulatan pangan sepertinya harus ditanya dulu pemahaman para pembantu Presiden ini. Apa yang dimaksud dengan 'Berdaulat pangan'?" kata anggota DPR dapil Sumatera Selatan I itu.

Selain itu, Riezky memberikan poin-poin tentang program Kementan yang dipersoalkan dalam rapat pada 8 Juni itu. Berikut ini poin-poinnya:

1. Rapat tersebut tujuannya membahas RKA/RKP 2023, di mana seharusnya ada Rincian Output (RO) dari tahun sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan supaya kita bisa memahami program sesuai kebutuhan negara dalam sektor pertanian di 2023. Dengan kata lain agar programnya sustain.

2. Kondisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah di dalam tahap yang harus segera diambil langkah, di mana beberapa waktu lalu kami diinfokan bahwa Kementan sudah ke Brasil dalam rangka mencari vaksinasi (terkonfirmasi di rapat melalui penjelasan Dirjen PKH). Sedangkan pada awal PMK merebak kita sudah mengingatkan untuk segera mengantisipasi yang sudah terjangkit dan mencegah yang belum agar tidak meluas.

3. Rapat sebelumnya kami sudah meminta agar menyerahkan data evaluasi program Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang dijalankan oleh Kementan dari 2021 dan 2022, tujuannya adalah agar menjadi parameter antara program yang dijalankan dan hasil produksi dari program tersebut apakah tercapai targetnya atau tidak. Karena, berdasarkan IHPS II 2021 terdapat temuan pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan Food Estate. Salah satu contoh anggaran yang kita minta penjelasan di salah satu Direktorat Jenderal sebesar Rp 800 M itu output-nya apa.

4. Saya secara pribadi, dari awal memang mempertanyakan program ini karena penentuan locus (lokasi) tidak melalui feasibility study dan tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terkhusus mengenai Kawasan Sentra Produksi Pangan.

5. Apabila di Kementerian Pertanian serius dan sigap dalam mengantisipasi dan mencegah PMK dengan membongkar anggaran yang masih bisa digeser, langkah konkret dan roadmap-nya jelas, maka tidak akan hampir seluruh wilayah sudah terpapar hari ini. Mungkin ini juga kenapa muncul Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan dengan melibatkan BNPB.


(zak/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT