Jaksa Agung Ditengarai Bermain Politik Soal SKP3 Soeharto

Jakarta - Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh ditengarai bermain politik, jika bersikukuh dengan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKP3) Soeharto dan tidak mau menerima keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan."Kalau dia tetap tidak mau menerima, dia terkesan melindungi kroni Soeharto. Berarti pengadilan sudah tidak fair dan tidak independen," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Andreas Perera di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2006).Andreas mengatakan, Jaksa Agung harus menghormati dan menghargai keputusan pengadilan dalam arti keputusan itu merupakan keputusan hukum, dan Jaksa Agung harus mematuhi hal tersebut.Jaksa Agung tidak mempunyai alasan untuk tetap bersikukuh karena keputusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku."Dia harus menerima dengan lapang dada, tidak ada alasan Jaksa Agung untuk menolak itu. Apa dia yang menjadi supremasi hukum di Indonesia," tandasnya.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Juni memenangkan gugatan praperadilan SKP3 Soeharto. Alhasil, SKP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dinilai tidak sah. (san/)