ADVERTISEMENT

IPW Nilai Kapolri Serius Berbenah

Audrey Santoso - detikNews
Sabtu, 02 Jul 2022 10:27 WIB
(kiri ke kanan)  Pemohon Pengajuan UU Tax Amnesty Abdul Qodir Jaelani, Advokat Yayasan Satu Keadlian Sugeng Teguh Santoso, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Marlon Sitompul, dam Pengacara Pilipus Tarigan melakukan menggelar konfrensi pers di Jakarta, Minggu (10/07/2016). Diskusi ini membahas tentang akan adanya pengajuan sidang peninjauan UU Tax Amnesty yang menurut mereka cacat hukum. Grandyos Zafna/detikcom
Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso (Grandyos Zafna/detikcom)

Masih kata Sugeng, dirinya melihat keseriusan Sigit membenahi Polri saat menyaksikan rapat dengar pendapat Kapolri dengan Komisi III DPR RI pada Senin (24/1), "Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan tak akan segan-segan memecat langsung anggota Polri yang melakukan pelanggaran, walaupun pelanggar dilakukan 500 anggota Polri," ujar Sugeng.

Sugeng berharap Sigit juga dapat membawa perbaikan terhadap akar reformasi Polri, yakni perubahan kultural, perubahan mental anggota Polri. Sebab, sambung dia, budaya menyimpang seperti penyalahgunaan wewenang, arogansi, pungli, dan ketidakprofesionalan serta praktik kekerasan, kini makin terkikis.

"Pembabatan terhadap anggota yang menyimpang harus terus digelorakan Polri ke depan melalui keterbukaan kepada publik. IPW juga mencatat upaya Polri sebagai polisi sipil dengan wajah humanis berusaha diwujudkan dalam beberapa kasus viral yang mendapat apresiasi dari masyarakat Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus terbangun," tutur dia.

Menurut IPW, tepat di hari ulang tahun (HUT) Polri ini, ada 39 anggota dipecat dan puluhan lainnya direkomendasikan PTDH karena melakukan penyimpangan disiplin, kode etik dan pidana. "Pemecatan anggota Polri itu, dari catatan yang terpublikasi, paling tinggi berasal dari Polda Sumsel dan Polda Jambi masing-masing telah melakukan PTDH kepada tujuh anggotanya. Kemudian Polda Lampung memecat 6 anggota," ucap dia.

"Sedang tiga anggota telah dipecat oleh Polda Gorontalo dan Polda Maluku Utara, Polda Sulsel, Polda Jabar, Polda Kalteng, Polda Maluku hingga kini tercatat mem-PTDH dua anggota. Sedang Polda Sumut, Polda Metro Jaya, Polda Kalbar dan Polda Sulawesi Tenggara, Polda Jawa Timur, Polda Babel memecat satu anggota Polri," lanjut Sugeng.

Minta Polri PTDH AKBP Brotoseno dan Irjen Napoleon

Terakhir, Sugeng menyinggung soal status polisi yang masih melekat di AKBP Brotoseno dan Irjen Napoleon Bonaparte. Diketahui, AKBP Brotoseno dan Irjen Napoleon telah divonis bersalah terkait kasus korupsi.

Dia membandingkan nasib AKBP Brotoseno dan Irjen Napoleon dengan AKBP Mustari, oknum pamen di Sulawesi Selatan yang terjerat kasus pencabulan.

"Munculnya kasus AKBP Brotoseno yang divonis hakim melakukan korupsi namun tetap aktif menjadi anggota Polri dikarenakan Sidang Komisi Kode Etik memutuskan tidak melakukan PTDH menjadi sorotan tajam kepada institusi Polri," tegas Sugeng.

"Belum lagi, masih aktifnya Irjen Napoleon Bonaparte yang telah tersangkut kasus Joko Tjandra. Padahal, kasus AKBP Mustari yang melakukan pencabulan terhadap anak dengan cepat diputuskan untuk dipecat. Kenyataan ini, harus menjadi evaluasi Polri ke depan," pungkas dia.


(aud/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT