ADVERTISEMENT

Kontroversi Lili Pintauli yang Diisukan Mundur dari KPK

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 11:34 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menerima rombongan finalis Puteri Indonesia di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2022).
Foto: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli (Andhika Prasetia/detikcom)

"Kami melaporkan dugaan perbuatan LPS berkomunikasi dan bekerja sama dengan mendukung salah satu pasangan calon pilkada di Labuhanbatu Utara, dengan cara mempercepat penahanan bupati Labura aktif yang saat itu menjadi tersangka dengan tujuan menjatuhkan suara anak bupati yang juga jadi calon pilkada, hal itu disampaikan Bupati Kharuddin Syah dalam pemeriksaan kepada saya," kata Rizka.

Namun, Dewas KPK menyebut laporan itu tidak dapat diproses lebih lanjut karena dinilai belum jelas. Dewas KPK mempertanyakan kejelasan komunikasi yang dilakukan Lili Pintauli.

"Semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir, tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas," kata anggota Dewas, Syamsuddin Haris, kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).

Syamsuddin mengatakan laporan tersebut memang sudah diterima Dewas. Dia mengatakan laporan itu seharusnya disampaikan dengan jelas soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili.

"Laporan pengaduan baru diterima Dewas, tapi materi laporan sumir. Perbuatan LPS yang diduga melanggar etik tidak dijelaskan apa saja. Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK harus jelas apa fakta perbuatannya, kapan dilakukan, siapa saksinya, apa bukti-bukti awalnya," kata Syamsuddin.

Lili diduga Novel melanggar etik karena menjalin komunikasi dengan kontestan pilkada serentak di Labura. Syam menyebut seharusnya Novel melaporkan dengan jelas soal isi komunikasi yang diduga dilakukan Lili tersebut.

"Jika diadukan bahwa LPS berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), ya, harus jelas apa isi komunikasi yang diduga melanggar etik tersebut," katanya.

3. Diduga Bohong saat Konpers

Lili Pintauli Siregar kemudian tersandung lagi dugaan pelanggaran etik lagi. Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah pembohongan publik saat konferensi pers (konpers).

Lili sebelumnya membantah telah berhubungan dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, yang saat itu terjerat KPK. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan pengaduan etik itu masih dalam proses.

"Pengaduan etik baru terhadap Ibu LPS (Lili) dalam proses di Dewas," kata Syamsuddin kepada detikcom, Rabu (9/2).

Pada Jumat (4/2), Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menyebut ada tiga eks pegawai KPK yang diperiksa Dewas KPK terkait dugaan etik Lili. Pegawai tersebut ialah Benydictus Siumlala, Ita Khoiriyah, dan Rizka Anungnata.

"Pelaporan dugaan atas kebohongan publik bermula dari Lili yang melakukan konferensi pers membantah keterkaitan dirinya berkomunikasi dengan pihak berperkara Mantan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial," kata Praswad.

Praswad menduga Lili telah menyebarkan kebohongan kepada publik lantaran membantah tak berkomunikasi dengan Syahrial. Dia mendesak Dewas untuk memproses dugaan etik tersebut.

"Mengingat kejujuran adalah nilai integritas yang dijunjung KPK selama ini, sudah seharusnya Dewas menindaklanjuti laporan dan memberi sanksi tegas," ujarnya.

4. Lili Akan Jalani Sidang Etik Terkait Fasilitas MotoGP Mandalika

Lili juga dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan penerimaan fasilitas dan akomodasi menonton MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Dalam laporan itu, Lili Pintauli diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika.

Dewas KPK pun telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina. Dewas meminta pihak Pertamina membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.

Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort. Lili Pintauli juga telah diperiksa Dewas KPK pada Senin (30/5/2022). Lili dicecar pertanyaan terkait dugaan penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika.

Namun, Dewas KPK tak merinci terkait apa saja yang digali terhadap Lili. Dewas KPK meminta agar ditanyakan langsung kepada Lili.

"Cukup banyak yang ditanyakan (ke Lili)," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dimintai konfirmasi, Senin (30/5).

"Untuk jelasnya konfirmasi saja kepada yang bersangkutan, tentu akan lebih jelas dan tepat," sambungnya.

Dewas KPK pun menyatakan laporan terhadap Lili ini dilanjutkan ke sidang etik. Lili bakal menjalani sidang etik terkait dugaan penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika pada 5 Juli.

"Ya (sidang etik Lili Pintauli Siregar dijadwalkan tanggal 5 Juli)," kata Dewas KPK Albertina Ho saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (1/7/2022).


(rdp/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT