ADVERTISEMENT

Bamsoet Harap Yandri Susanto Bantu Sukseskan Agenda Penting MPR RI

Hanifa Widyas - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 19:44 WIB
Yandri Susanto gantikan Zulhas jadi Wakil Ketua MPR RI
Foto: Yandri Susanto gantikan Zulhas jadi Wakil Ketua MPR RI (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap kehadiran Yandri Susanto menjadi Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN yang menggantikan Zulkifli Hasan (Zulhas) dapat menyukseskan berbagai agenda penting MPR. Mulai dari sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2022, Peringatan Hari Konstitusi yang dirangkaikan dengan Hari Lahir MPR ke-77 pada 18 Agustus 2022, hingga pembentukan Forum MPR Dunia.

"Sidang Tahunan MPR yang dirintis oleh MPR masa kepemimpinan Bang Zulkifli Hasan harus terus terpelihara dengan baik. Dilaksanakan untuk meneguhkan konvensi ketatanegaraan, sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

"Sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan MPR dengan berbagai pimpinan lembaga negara seperti DPD RI, MA, MK, BPK, dan KY yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, disepakati bahwa Sidang Tahunan MPR RI akan memfasilitasi para pimpinan Lembaga Negara menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir kepada rakyat secara langsung. Kita harapkan bisa terealisasi pada Sidang Tahunan MPR RI 2022," imbuhnya.

Hal itu diungkapkan Bamsoet dalam acara pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto sekaligus Penggantian Antar Waktu (PAW) MPR RI, di Komplek MPR RI

Bamsoet menjelaskan peringatan Hari Konstitusi bukan hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka. Hari Konstitusi sendiri merupakan rintisan MPR pada masa kepemimpinan Hidayat Nur Wahid.

"Dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penetapan barometer, bagaimana pelaksanaan konstitusi dan capaiannya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

"Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan," jelas Bamsoet.

Ia menerangkan tugas penting lain yang sedang dilaksanakan MPR melalui Badan Pengkajian MPR adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019, yaitu mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dua periode keanggotaan telah dilewati oleh gagasan ini, yaitu MPR masa jabatan 2009-2014 dan MPR masa jabatan 2014-2019. Oleh karena itu, wajib bagi MPR untuk menuntaskannya pada periode ini dengan harapan di akhir masa jabatan tidak merekomendasikan hal yang serupa kepada MPR masa jabatan berikutnya.

"Badan Pengkajian MPR RI telah memiliki materi substansi PPHN. Berbagai kalangan juga telah memberikan dukungan agar MPR RI kembali diberikan kewenangan menetapkan Haluan Negara," ujarnya.

"Antara lain datang dari Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Indonesia ke-6 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, serta berbagai pihak lainnya," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, tidak hanya Yandri, terdapat beberapa anggota MPR RI lain yang dilantik antara lain Bahtra dari Fraksi Partai Gerindra, Difriadi dari Fraksi Partai Gerindra, Riswan Tony DK dari Fraksi Partai Golongan Karya, dan Ravindra Airlangga dari Fraksi Partai Golongan Karya.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT