Suasana Kepanikan Paripurna DPR Saat Wakil Ketua Banggar DPR Ambruk

ADVERTISEMENT

Suasana Kepanikan Paripurna DPR Saat Wakil Ketua Banggar DPR Ambruk

Nahda Rizki Utami - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 10:56 WIB
Jakarta -

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said ambruk dalam rapat paripurna. Muhidin ambruk usai menyampaikan laporan Banggar DPR terkait RAPBN tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna DPR digelar di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Rapat paripurna DPR ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 37 Anggota DPR hadir fisik dalam rapat tersebut.

Muhidin Said maju ke mimbar membacakan laporan Badan Anggaran DPR atas hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023.

Usai pembacaan laporan, Muhidin ke meja pimpinan DPR untuk menyerahkan dokumen. Tiba-tiba Muhidin ambruk usai berfoto dan berpamitan di depan meja pimpinan sidang DPR. Muhidin jatuh.

Suasana di ruang paripurna DPR tiba-tiba tegang. Ketua DPR Puan Maharani terlihat langsung memegangi lengan Dasco yang seketika berdiri dari kursinya.

Sejumlah protokoler paripurna DPR yang sedari tadi berada di belakang meja pimpinan rapat bergerak menghampiri Muhidin Said yang ambruk.

Sejumlah anggota DPR di ruang paripurna bangkit dari kursinya. Ada yang maju menghampiri Muhidin Said. Tatapan mereka tampak serius ke arah Muhidin Said yang ambruk.

Rapat paripurna DPR kemudian diskors.

Adapun agenda rapat pada hari ini yakni:

1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

2. Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021;

3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
a) RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;
b) RUU tentang Provinsi Riau;
c) RUU tentang Provinsi Jambi;
d) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
e) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
a) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
b) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan
c) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

5. Laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

(gbr/rfs)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT