ADVERTISEMENT

Holywings soal Gaji Karyawan: Periode Lalu Dibayar, Bulan Depan Belum Tahu

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 29 Jun 2022 23:33 WIB
Satpol PP DKI Jakarta menyegel 12 outlet Holywings di wilayah Jakarta. Salah satunya adalah outlet Holywings Mega Kuningan. Ini fotonya.
Foto: Salah satu outlet Holywings di Jakarta. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Manajemen Holywings bicara soal gaji para karyawannya. Manajemen Holywings memastikan akan membayarkan gaji karyawan untuk bulan ini.

"Kalau untuk kewajiban yang masuk dalam tahapan operasional, kita masih berikan gaji sesuai porsi, masih utuh," kata General Manajer (GM) Holywings Yuli Setiawan saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022).

Yuli menjelaskan penutupan outlet Holywings membuat para karyawan dirumahkan. Namun, Yuli belum bisa memastikan soal gaji bulan depan.

"Sementara kita rumahkan dulu. Tapi periode yang lalu, kita bayarkan periode gajinya, seperti itu. Bulan depan belum tahu," ujarnya.

Lebih lanjut Yuli menuturkan saat ini pihaknya masih merumuskan kebijakan baru, termasuk soal gaji hingga fasilitas yang dipinjamkan ke karyawan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings di Ibu Kota. Legislator mengingatkan soal tambahan angka pengangguran karena adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai Holywings.

Adalah anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad yang mengingatkan Anies perihal ancaman PHK itu. Kamrussamad mengatakan ekonomi masyarakat yang mulai bangkit harus dijaga.

"Bagaimanapun, kita harus jaga ekonomi masyarakat yang sedang pulih. Jangan sampai ada ancaman PHK di tengah momentum pemulihan ekonomi, apalagi kemiskinan di Jakarta masih mengalami peningkatan," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).

Kamrussamad menyadari bahwa pemberian dan pencabutan izin usaha memang ada pada ranah pemda setempat. Dia menyebut, jika ada izin usaha yang tidak sesuai, perlu dievaluasi.

"Pemberian dan pencabutan izin usaha itu kewenangan pemda. Ketika ada hal yang tidak sesuai aturan, wajib dievaluasi izin usahanya," kata anggota DPR dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, itu.

Meski demikian, Kamrussamad menilai Pemprov DKI juga perlu mengantisipasi dampak pencabutan izin usaha Holywings terhadap ribuan pekerjanya. Dia mendorong Anies menggandeng Bank DKI untuk memfasilitasi modal usaha bagi para pekerja yang bakal terdampak.

"Tapi, pemda juga perlu antisipasi 3.000 karyawan Holywings yang terdampak, khususnya ber-KTP Jakarta. Gubernur Anies bisa menggandeng Bank DKI, fasilitasi para pekerja Holywings dengan modal usaha," ujarnya.

(taa/zak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT