Kepastian Hukum Percaloan Pemondokan Haji Perlu Ada Ketegasan

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni dan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Aziddin sudah berdamai. Sebelumnya Menag muding Aziddin sebagai calo haji. Setuju? Berdamai itu baik, tapi kepastian hukum percaloan pemondokan haji perlu ada ketegasan. Penilaian ini disampaikan Ketua Komite Independen Pemantau Haji Indonesia (KIPHI) Hengky Hermansyah saat dihubungi detikcom, Selasa (13/6/2006). "Memang harus berdamai. Tapi, yang benar. Perdamaian itu bagus, tapi percaloan harus dipersoalkan," kata Hengky. Bila memang Aziddin sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kata Hengky, maka perdamaian itu betul. Namun, menurut dia, perlu ada ketegasan mengenai kepastian hukum soal percaloan pemondokan haji. Bila tidak, maka hal ini akan bisa membuat percaloan haji akan marak. Soal Pemondokan Haji Pada kesempatan itu, Hengky juga menyinggung tentang perumahan untuk jamaah haji. Dia mengusulkan, pemondokan haji di Makkah nantinya bersifat proporsional. Artinya, jamaah haji membayar besarnya pemondokan sesuai dengan jarak perumahan dengan Masjidil Haram. Sedangkan di Madinah, Hengky meminta agar jamaah haji harus mendapatkan perumahan di kawasan Markaziah, kawasan yang paling dekat dengan Masjid Nabawi. "Semua jamaah haji harus mendapatkan perumahan di Markaziah, meski konsekwensinya ongkos haji naik," ujar dia. (asy/)