Kerjasama Permanen Militer RI-AS Dipertanyakan

Jakarta - Rencana pemerintah menjalin kerjasama permanen di bidang militer dengan Amerika Serikat (AS) dipertanyakan anggota DPR. Sikap pemerintah dianggap membingungkan."Itu menjadi tanda tanya besar apa maksudnya kerjasama permanen itu. Itu membingungkan," kata anggota Komisi I DPR Abdillah Thoha di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2006).Dia juga meminta agar pemerintah tidak tergantung pada AS dalam pengadaan peralatan militernya. Pemerintah seharusnya melakukan diversifikasi dalam pengadaan senjata."Masa nggak belajar dari pengalaman. Jangan kita mengikat diri pada satu negara, terutama AS," tegas Abdillah.Dia juga meminta pemerintah tidak menandatangani perjanjian proliferation security initiative (PSI) sebagaimana pernah diminta Menlu AS Condoleezza Rice dan Menhan AS Donald Rumsfeld."Kalau mau mengamankan Selat Malaka tidak perlu tanda tangan PSI. Yang di Selat Malaka juga tidak perlu ikuti AS sebagai salah satu pihak. Apalagi AS sekarang di bawah Bush, bahaya!" tandasnya. (umi/)