Sunny Tanuwidjaja memilih jalan politik berbeda dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sunny memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina di PSI.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Sunny mundur sejak tahun lalu.
"Sunny sejak setahun lalu sudah mundur sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Penggantinya Raja Juli Antoni," ujar Grace saat dihubungi, Selasa (28/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Grace mengatakan mundurnya Sunny atas keinginan pribadi. Menurutnya, Sunny memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI.
![]() |
"Sunny mundur atas keinginannya sendiri karena beliau menyadari akan memilih jalan politik yang berbeda dengan PSI," kata Grace.
Selengkapnya di halaman berikutnya
Simak juga 'Perjalanan Politik Tsamara Amany Hingga Putuskan Keluar dari PSI':
Tak ada penjelasan detail soal 'jalan politik yang berbeda dengan PSI'. Namun Grace kemudian bicara soal dukungan kepada Anies Baswedan.
"Sesuai pernyataan saya sebelumnya bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan," ujar Grace.
Apakah artinya Sunny mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024? Sekali lagi, belum ada penjelasan lebih lanjut. Sunny telah dihubungi tapi belum memberikan respons seputar isu pengunduran dirinya dari PSI.
Sosok Sunny Tanuwidjaja
Sunny Tanuwidjaja awalnya dikenal sebagai mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia ikut Ahok sejak 2010. Ahok sempat menjelaskan sedikit soal sosok Sunny yang menempuh pendidikan di Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat.
Selengkapnya di halaman berikutnya
Ahok menyebut Sunny pernah bekerja di CSIS (Center for Strategic and International Studies). Dia juga pernah bekerja di perusahaan milik bos Rajawali Group Peter Sondakh. Intinya, Sunny dekat dengan kalangan pengusaha.
"Si Sunny sama Lippo dekat. Dia juga dekat semua," kata Ahok.
Nama Sunny kian ramai dibicarakan saat menjadi saksi kasus suap Raperda DKI soal reklamasi dengan terdakwa saat itu, yaitu mantan anggota DPRD DKI M Sanusi. Dia sempat dicegah ke luar negeri oleh KPK.