ADVERTISEMENT

Wagub DKI Cari Solusi soal Ancaman PHK Usai Izin Usaha Holywings Dicabut

Nahda Rizki Utami - detikNews
Selasa, 28 Jun 2022 20:23 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mewanti-wanti adanya ancaman pemutusan hubungan karyawan (PHK) seusai pencabutan izin 12 outlet Holywings di Jakarta. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mencari solusi jika PHK terhadap karyawan Holywings terjadi.

"Nanti akan kita carikan solusi terbaiknya," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Riza mengatakan nasib karyawan usai adanya pencabutan izin 12 outlet Holywings menjadi perhatian banyak pihak. Dia berharap pelaku usaha mengikuti aturan agar kasus Holywings tak terulang.

"Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Itulah sebabnya kita berterima kasih semua melakukan membantu Pemprov untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menghadirkan lapangan pekerjaan. Tentu kami berterima kasih. Namun demikian, diharapkan mengikuti aturan dan ketentuan yang ada," ujar Riza.

"Sekarang kan yang menjadi korban keluarga sendiri, masyarakat yang sudah bekerja akhirnya menjadi korban," jelasnya.

Riza mengatakan Pemprov DKI akan mencari solusi bagi karyawan 12 outlet Holywings yang terdampak. Dia menyebutkan Pemprov DKI sudah memiliki berbagai program untuk mengatasi kemiskinan di Jakarta.

"Untuk pengentasan kemiskinan, kita sudah punya beberapa program yang selama ini telah menjadi perhatian. Terkait karyawan Holywings itu kita carikan solusinya," ucapnya.

Sebelumnya, Kamrussamad mewanti-wanti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) seusai pencabutan izin usaha di bidang food and beverage itu.

"Bagaimanapun, kita harus jaga ekonomi masyarakat yang sedang pulih. Jangan sampai ada ancaman PHK di tengah momentum pemulihan ekonomi, apalagi kemiskinan di Jakarta masih mengalami peningkatan," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).

Kamrussamad mengatakan Pemprov DKI Jakarta wajib mengevaluasi izin usaha ketika ada usaha yang dijalankan tak sesuai dengan aturan. "Pemberian dan pencabutan izin usaha itu kewenangan pemda. Ketika ada hal yang tidak sesuai aturan, wajib dievaluasi izin usahanya," kata anggota DPR dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, itu.

Kamrussamad menilai Pemprov DKI juga perlu mengantisipasi dampak pencabutan izin usaha Holywings terhadap ribuan pekerjanya. Dia mendorong Anies menggandeng Bank DKI untuk memfasilitasi modal usaha bagi para pekerja yang bakal terdampak.

"Tapi, pemda juga perlu antisipasi 3.000 karyawan Holywings yang terdampak, khususnya ber-KTP Jakarta. Gubernur Anies bisa menggandeng Bank DKI, fasilitasi para pekerja Holywings dengan modal usaha," ujarnya.

Simak juga Video: Bima Arya Bicara soal Pencabutan Izin Kafe Elvis Bogor

[Gambas:Video 20detik]




(idn/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT