Depdagri Bantah Minta Uang Pelicin Lantik Kepda

Jakarta - Depdagri membantah tudingan meminta pelicin kepada kepala daerah (kepda) untuk memuluskan pelantikannya."Tidak ada uang pelicin itu," kata Kapuspen Depdagri Tawantodalam seminar nasional dengan tema, "Setahun Pilkada Langsung: Telaah dan Prospek," di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (13/6/2006).Menurut dia, uang pelicin biasanya diminta oleh oknum yang disuruh ke Jakarta mengurus pelantikan. "Jadi yang meminta uang orang yang disuruh itu. Yang makan dia. Depdagri tidak ada semacam itu," cetusnya.Namun demikian, Depdagri akan menindaklanjuti kasus tersebut. "Kalau ada bukti, sampaikan kepada Depdagri. Kapan kejadiannya dan saksinya siapa. Jangan menuduh kalau tidak ada bukti, apalagi walikota," cetus Tarwanto.Tarwanto menjelaskan pelantikan dapat dilaksanakan dalam tempo seminggu. "Sebenarnya kalau tidak ada permasalahan hukum, seminggu selesai, tetapi kalau ada permasalahan hukum, tergantung proses sidangnya," ujarnya.Banyak Kepda Jadi KorbanWalikota Pekalongan, Jawa Tengah, Muhammad Basyir, mengaku bukan hanya dirinya yang dimintai uang pelicin saat pelantikannya dahulu."Mereka juga seperti itu. Mereka dihambat dengan SKItu teman-teman saya dan tidak bisa disebutkan," kata Basyir.Basyir juga menolak menyebut jumlah uang pelicin yang diberikan. "Saya tidak tahu nominalnya. Jumlahnya tidak terlalu besar," imbuhnya.Basyir sebelumnya mengaku harus mengeluarkan uang pelicin agar SK pelantikannya dapat segera keluar. Pelantikan dirinya sebenarnya dijadwalkan pada 6 Juli 2005, namun SK pengangkatannya baru keluar pada 5 Juli 2005 pukul 17.00 WIB. Hanya sehari sebelum pelantikan. (aan/)