Wamenkumham Edward OS Hiariej (Eddy) menegaskan pasal penghinaan presiden tidak akan dihapus dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Eddy menilai perdebatan soal keberadaan pasal itu adalah hal wajar.
Menurutnya, pembahasan RKUHP tidak mungkin memuaskan semua pihak. Dia mempersilakan pihak yang masih keberatan dengan hasil RKUHP untuk menempuh jalur hukum.
"Tidak akan kita hapus. Tidak akan. Intinya kita begini, ya, tidak akan mungkin memuaskan semua pihak, Jadi, kalau tidak setuju, ya, pintu MK kan terbuka," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).
Eddy menepis anggapan bahwa pemerintah antikritik karena adanya ancaman pidana terkait penghinaan terhadap presiden di RKUHP. Eddy menegaskan pemerintah tidak antikritik.
"Tidak, itu orang yang sesat berpikir. Dia tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Yang dilarang itu penghinaan, lo, bukan kritik. Dibaca nggak, kalau mengkritik tidak boleh dipidana. Kan ada di pasalnya. Jadi apa lagi? Jadi yang mengatakan penghinaan sama dengan kritik itu mereka yang sesat pikir, yang tidak membaca," ujarnya.
Dia mengatakan pasal tersebut tak bisa dirujuk ke negara lain. Menurutnya, penghinaan di Indonesia merupakan mala in se atau perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat, bukan karena dilarang oleh UU. Sementara, katanya, negara lain meletakkan penghinaan sebagai mala prohibita atau perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur dalam UU.
"Begini, kalau soal penghinaan itu tidak bisa rujukan negara lain ya karena itu pasal spesial. Saya selalu menjelaskan penghinaan di kita dan negara barat itu berbeda. Kita dalam hukum pidana meletakkan penghinaan itu sebagai mala in se, berbeda dengan negara lain mereka meletakkan penghinaan itu sebagai mala prohibita. Dari segi konsep itu saja sudah berbeda," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Lihat juga Video: Demo Tolak RKUHP di DPR Memanas, Massa Bakar Spanduk
