Isu PKI Bisa Dipakai untuk Mengembalikan Rezim Otoriter

Jakarta - Wacana kembalinya PKI atau komunisme di Indonesia harus dicermati dengan baik. Bisa jadi, isu itu sengaja digulirkan untuk mengembalikan rezim otoriter.Demikian disampaikan anggota DPR dari FPKS Soeripto saat berbincang-bincang dengan detikcom di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (13/6/2006)."Ya pandangan kembali kepada otoriter itu masih ada. Sebab reformasi 1998 tidak menyentuh bidang birokrasi, baik sipil maupun militer," kata Soeripto.Pria yang juga dikenal sebagai pengamat intelijen ini mengatakan, masih banyak pihak yang menginginkan rezim otoriter orde baru kembali lagi. Dia menyebut kelompok tersebut sebagai penganut paham Soehartois. "Mereka (Soehartois) harus dibersihkan," tukas Soeripto.Soeripto juga mengomentari pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Agustadi SP dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar soal komunis. Menurut Soeripto, paham komunisme sudah tamat riwayatnya. Negara-negara pengusung paham tersebut pun sudah berubah menjadi kapitalis."Saya kira PKI atau paham komunis itu sudah habis. Buktinya negara-negara dulu yang komunis, seperti Rusia dan Soviet, sudah pada kapitalis," kata Soeripto.Jika saat ini banyak aktivis atau anak bekas anggota PKI melakukan aktivitas kerakyatan tidak bisa diklaim sebagai komunis. Mereka melakukan hal tersebut karena pemerintah belum bisa mewujudkan kesejahteraan dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat."Eks PKI atau anak PKI itu bukan mau membangkitkan ideologi komunis. Tidak bisa dikatakan begitu, mereka hanya ingin mengeritik dan mengusung isu-isu kerakyatan," ujar Soeripto.Sebaliknya, Soeripto meminta Syamsir Siregar menjadi pelopor reformasi di BIN. Syamsir juga diharapkan bisa menjaga azas profesionalisme dalam mengelola informasi."Pak Syamsir mestinya mempelopori reformasi intelijen. Bukan menakut-nakuti atau meneror masyarakat," demikian Soeripto. (djo/)