ADVERTISEMENT

KPK Terima USD 5,9 Juta dari US Marshall Terkait Pemulihan Aset Kasus e-KTP

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 28 Jun 2022 11:31 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri bersama Dubes AS untuk Indonesia HE Sung Y Kim saat penyerahan uang USD 5,9 juta terkait kasus e-KTP, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri bersama Dubes AS untuk Indonesia HE Sung Y Kim saat penyerahan uang USD 5,9 juta terkait kasus e-KTP. (Screenshot video)
Jakarta -

KPK menerima uang USD 5,95 juta atau sekitar Rp 86,6 miliar dari US Marshall. Uang jutaan dolar AS itu merupakan asset recovery atau pengembalian aset dari kasus korupsi e-KTP.

Uang itu diserahkan US Marshall melalui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia HE Sung Y Kim secara langsung kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Penyerahan dilakukan kemarin di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"KPK menerima dana sebesar USD 5.956.356,78 atau setara dengan Rp 86.664.991.149 dari US Marshall, yang berasal dari asset recovery penanganan perkara tindak pidana korupsi e-KTP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (28/6/2022).

Ali Fikri menjelaskan uang jutaan dolar AS itu langsung disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ali Fikri melanjutkan kerja sama dalam bidang hukum antara Indonesia dengan AS kerap membuahkan hasil nyata. Salah satu buktinya, sebut dia, adalah penyerahan asset recovery dari kasus korupsi e-KTP ini.

"Banyak hasil nyata yang telah kita capai dalam implementasi kerja sama di antara kedua negara, khususnya di bidang penindakan, dan salah satu wujud nyatanya adalah penyelesaian perkara e-KTP," ucapnya.

KPK, kata Firli, menyambut baik program integritas kedua negara yang fokus pada praktik dan kebijakan peningkatan transparansi, penguatan kesadaran, dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Dia berharap kerja sama KPK dan pemerintah AS ini semakin erat.

"KPK berharap hubungan baik KPK dan pemerintah AS terus terbangun semakin erat untuk mewujudkan Indonesia dan membangun peradaban dunia yang bebas dari korupsi," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Kedubes AS untuk Indonesia HE Sung Y Kim menjelaskan pengembalian aset ini merupakan bentuk kerja sama yang baik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan memastikan penegakan hukum berjalan transparan.

"Ini salah satu contoh konkret bagaimana kedua negara saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dalam pemberantasan korupsi," kata Sung Y Kim.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT