ADVERTISEMENT

Lepas 375 Pekerja Migran, BP2MI: Perangi Mafia Pengirim PMI Ilegal!

Dwi Rahmawati - detikNews
Senin, 27 Jun 2022 23:25 WIB
Sebanyak 375 pekerja migran Indonesia (PMI) diberangkatkan ke Korea Selatan. BP2MI mengingatkan calon PMI yang lain untuk menggunakan jalur resmi. (Dwi Rahmawati/detikcom)
Sebanyak 375 pekerja migran Indonesia (PMI) diberangkatkan ke Korea Selatan. BP2MI mengingatkan calon PMI yang lain untuk menggunakan jalur resmi. (Dwi Rahmawati/detikcom)
Depok -

Sebanyak 375 pekerja migran Indonesia (PMI) diberangkatkan ke Korea Selatan (Korsel) hari ini. Sebanyak 265 orang di antaranya bekerja di sektor manufaktur dan 110 lainnya di bidang perikanan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan calon PMI yang lain untuk menggunakan jalur resmi. Sebab, pemerintah tak bisa memantau keberadaan PMI jika pergi melalui jalur ilegal.

"Memerangi penempatan-penempatan ilegal yang dilakukan oleh sindikat dan mafia. Ini bisnis kotor. Saatnya kita berpihak kepada PMI dan bukan menjadi alas kaki atau antek yang selama ini memperdagangkan, memperjualkan anak-anak bangsa kita," kata Benny di Graha Insan Cita, Depok, Senin (27/6/2022).

Benny menyebut negara memiliki andil untuk memberikan pelayanan terbaik bagi PMI. Dia menambahkan, pekerja migran Indonesia menyumbang devisa yang besar untuk negara.

"Utang itu adalah di mana mereka memberikan sumbangan devisa yang sangat besar terhadap negara. Oleh sebab itu, negara wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan yang baik dan pelayan penuh hormat kepada mereka sebagai pejuang devisa, dan juga sebagai warga negara VVIP," paparnya.

Hingga akhir Juni 2022, tercatat ada 3.239 orang PMI yang telah berangkat ke Korea Selatan. Benny menyebut sudah ada 58 ribu orang yang telah diberangkatkan.

Para PMI tersebut sempat tertunda keberangkatan karena pandemi COVID-19.

"Artinya ini tren yang cukup positif karena COVID sudah semakin landai, hingga 2022 ini BP2MI katakan sebagai tahun penempatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan bagian dari upaya mewujudkan mimpi mereka sebagai pelaksana konstitusi kita. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak," sambungnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, berharap tak ada lagi pekerja yang berangkat melalui jalur nonprosedural.

"Karena, satu, sudah pasti ceritanya kebanyakan akan berakhir sedih. Kami tidak bisa hadir untuk melindungi mereka. Kami tidak tahu mereka di mana dan kami tidak punya data. Kami imbau kepada Adik-adik yang akan berangkat agar, begitu sampai, melaporkan diri," kata Christina.

"Sehingga kami memiliki data, tahu di mana mereka berada. Dan ketika satu dan dua hal yang tidak diinginkan, negara bisa langsung hadir untuk memberikan perlindungan," pungkasnya.

(jbr/jbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT