ADVERTISEMENT

KPAI Soroti Surat 'Titip Siswa' Legislator Bandung, Minta BK DPRD Bertindak

Zhacky - detikNews
Minggu, 26 Jun 2022 17:41 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti bersama Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Kreatifitas dan Budaya, Kementrian PPPA, Evi Hendrani memberi pernyataan pers terkait Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA di gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018). KPAI menilai  terjadi malpraktik dalam dunia pendidikan karena soal yang diujikan tidak pernah diajarkan sebelumnya dalam kurikulum sekolah.
Komisioner KPAI Retno Listyarti (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti perihal surat 'titip siswa' yang sempat dikirim anggota DPRD Kota Bandung Erwin kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. KPAI meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandung bertindak.

"Dalam aturan PPDB sangat jelas disebutkan bahwa PPDB harus dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminasi, objektif, akuntabel, dan transparan," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6/2022).

Retno menilai adanya surat titip siswa yang sempat dikirim Erwin menandakan masih ada pihak yang belum mengerti tujuan PPDB sistem zonasi berbasis online. Retno menjelaskan penerapan PPDB berbasis online dilakukan untuk mencegah adanya 'titip-menitip siswa'.

"Penyelenggaraan dengan sistem online adalah untuk membangun keterbukaan atau transparansi sehingga tidak ada titip-menitip atau bahkan jual beli kursi. Seorang anggota Dewan seharusnya mendukung sistem ini dan menjadi teladan baik bagi masyarakat," ucap Retno.

Lebih jauh Retno menganggap 'surat titip' siswa yang sempat dikirim oleh Erwin telah melanggar etika. Selain itu, Retno menyebut tindakan yang dilakukan Erwin sarat kepentingan politik.

"Kalau semua orang tua di daerah pemilihan yang bersangkutan menitipkan anaknya dalam PPDB, selain melanggar etika dan rasa keadilan masyarakat, hal tersebut juga berbahaya karena bisa diduga kuat ada unsur politik, yaitu mendulang suara untuk memilihnya," katanya.

Diketahui anggota DPRD Kota Bandung yang mengirimkan surat titip siswa ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat itu sudah mengakui dan menarik suratnya. Meski demikian, menurut Retno, polemik surat titip siswa ini harus tetap ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandung, sebagai upaya pencegahan peristiwa serupa terulang.

"KPAI mengapresiasi anggota Dewan tersebut yang sudah mengakui secara tertulis dan menarik surat tersebut. Namun, untuk menghindari kejadian yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari, terutama di kalangan pejabat, maka seharusnya tidak sekedar minta maaf lalu selesai, namun Badan Kehormatan Dewan ikut memeriksa apakah perbuatan yang bersangkutan etis/tidak," pungkasnya.

Simak klarifikasi Erwin di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Viral Aksi Wisudawan Unsrat Manado Ungkap Banyak Pungli di Kampus

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT