Kinerja Buruk, BRA Ancam Perdamaian Aceh

Jakarta - Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terus mendapat kritikan. Kinerja BRA yang buruk dianggap mengancam perdamaian."Saya rasa akan mengganggu proses reintegrasi Aceh karena adanya perbedaan persepsi yang memperburuk kinerja BRA," ujar Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin, di Gedung BOR, Kompleks Bioskop Megaria, Jl Pegangsaan Timur No 21, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2006).Menurut Rafendi, kinerja BRA tidak maksimal karena di-setting menjadi bagian dari agenda politik. Padahal, BRA seharusnya dibangun untuk mengimplementasikan isi MoU Helsinki poin 3.2 tentang reintegrasi.Ketidakjelasan batas sistem kerja dan kewenangan BRA juga menjadi masalah. Pemberian dana kompensasi untuk eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan korban konflik, dianggap tumpah tindih dengan tugas pengadilan HAM."HRWG mendesak pemerintah memperbaiki kinerja BRA dengan menjadikan BRA independen dan bekerja sesuai MoU," tegas Rafendi.HRWG juga meminta agar struktur dan kewenangan BRA dirombak demi efisiensi dan merealisasikan program reintegrasi. "Reintegrasi itu kewajiban pemerintah yang harus diberikan secepatnya pasca-pelucutan senjata, penarikan pasukan, dan amnesti," tandasnya.Inefisiensi di tubuh BRA menimbulkan kekisruhan. GAM yang terlibat dalam BRA bahkan sampai menarik semua personelnya dari BRA agar Gubernur Aceh bisa melakukan restrukturisasi dengan mudah. (fay/)