ADVERTISEMENT

Mahfud Md ke TNI: Jangan Sampai Sengaja Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 23 Jun 2022 21:36 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md (Dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengajak jajaran TNI untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Terlebih Mahfud mengatakan saat ini Indonesia sudah tidak lagi menjadi sorotan PBB sebagai negara yang bermasalah soal HAM.

"Mari kita jaga dan tegakkan HAM, kita pertahankan penilaian baik ini, kita hindari agar TNI jangan sampai secara terstruktur atau sengaja melakukan kejahatan kemanusiaan. Saudara-saudara semua sudah memiliki Protap-nya, dalam melakukan berbagai tindakan, sehingga bisa dihindarkan terjadinya pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat," ujar Menko Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).

Hal ini disampaikan Mahfud Md memberikan arahan di depan 900 peserta apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD, di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, hari ini. Pengarahan ini juga dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.

Mahfud menyebutkan di mata PBB Indonesia tidak memiliki catatan buruk soal HAM dalam tiga tahun terakhir. Penilaian itu, menurutnya, juga disampaikan oleh komisioner Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa.

Mahfud juga mengapresiasi TNI yang dalam tujuh tahun terakhir menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik berdasarkan berbagai survei. Maka, menurutnya, perlu menjadi perhatian khusus terhadap persoalan yang berdampak pada stabilitas dan situasi keamanan Indonesia.

"Saya ucapkan selamat sekaligus terima kasih karena berdasarkan survei lembaga kredibel, TNI adalah lembaga yang paling dipercaya publik dibandingkan lembaga-lembaga lain di Indonesia," ujar Mahfud.

"Karena itu, harus menjadi atensi kita, khususnya TNI Angkatan Darat, agar mampu menyikapi dengan bijak berbagai perkembangan situasi dan kondisi nasional, regional, dan global yang berdampak pada stabilitas dan situasi keamanan Indonesia, terutama masa persiapan dan pelaksanaan pemilu 2024," sambungnya.

Ia juga meminta agar dilakukan antisipasi adanya potensi gangguan yang memicu keributan. Terlebih saat agenda politik yang akan dihadapi dalam waktu dekat.

"Agar dicermati dan diantisipasi sejak sekarang, potensi gangguan gerakan-gerakan yang memicu keributan pada momen-momen penting, seperti sejumlah agenda politik dan ekonomi yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini," tuturnya.

(dwia/aud)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT