"Ya nggak ada soal, silakan saja, ya tinggal pilihkan mau jadi ternak oligarki atau mau jadi pejuang demokrasi. Bagi saya cuma itu pilihan itu, jadi bukan pilihan politis tapi pilihan etis," ucap Rocky.
Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya masih mengkaji soal gugatan ambang batas 20% ke MK. Namun, ada cara lain yang bisa digunakan, yaitu merevisi ambang batas 20% di DPR RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait judicial review, memang masih dalam proses, kita juga ada rencana, tapi masih meninjau. Karena kita tidak ingin juga maju kemudian tidak pas konstruksi hukumnya. Karena ada pertimbangan yang pernah kita baca terkait open legal policy ya, bahwa kita di parlemen sebagai bagian dari parlemen, tidak bisa menuntut atau me-review, melakukan judicial review ke MK," ucapnya.
(rfs/idn)