Rocky Gerung: Ambang Batas Capres 20 Persen Peternakan Oligarki

Jakarta -

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menilai presidential threshold atau ambang batas pencapresan 20% hanyalah peternakan oligarki. Ambang batas 20% dinilai membuat partai politik seolah kerja bagai demokrasi, tapi terkungkung.

Pernyataan Rocky soal ambang batas 20% hanya peternakan oligarki merespons Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menilai partainya belum berencana menempuh jalur konstitusi menggugat presidential threshold.

"Semua orang bersiap untuk setiap partai yang mau maju menggugat. Bagi saya hanya dua hal itu, kalau Anda nggak berani itu artinya Anda belum paham demokrasi, satu. Yang kedua, 20% itu adalah peternakan politik oligarki itu, yes," kata Rocky Gerung dalam acara Adu Perspektif dengan tajuk 'Pidato Megawati dan Gerilya Parpol Cari Koalisi' yang diadakan detikcom dan Total Politik, seperti dilihat Kamis (23/6/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anda nanti akan jadi ternak oligarki saja, karena itu kandang oligarki 20% itu," imbuhnya.

Rocky sempat berdebat dengan Jazilul. Rocky menyebut sarannya bisa jadi jalan untuk memahami demokrasi.

"Tapi di dalam konstitusi, di dalam undang-undang, itulah yang sekarang masih dibaca seperti itu, dan kami belum dalam upaya judicial review kepada Mahkamah Konstitusi," ujar Jazilul.

Meski demikian, Rocky tetap berpegang pada pemikirannya. Dia tak ingin terjebak dalam peternakan oligarki dengan ambang batas 20%.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

"Ya nggak ada soal, silakan saja, ya tinggal pilihkan mau jadi ternak oligarki atau mau jadi pejuang demokrasi. Bagi saya cuma itu pilihan itu, jadi bukan pilihan politis tapi pilihan etis," ucap Rocky.

Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya masih mengkaji soal gugatan ambang batas 20% ke MK. Namun, ada cara lain yang bisa digunakan, yaitu merevisi ambang batas 20% di DPR RI.

"Terkait judicial review, memang masih dalam proses, kita juga ada rencana, tapi masih meninjau. Karena kita tidak ingin juga maju kemudian tidak pas konstruksi hukumnya. Karena ada pertimbangan yang pernah kita baca terkait open legal policy ya, bahwa kita di parlemen sebagai bagian dari parlemen, tidak bisa menuntut atau me-review, melakukan judicial review ke MK," ucapnya.