ADVERTISEMENT

Terbelahnya MK Perkara Anwar Usman Mundur dari Kursi Ketua

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 22 Jun 2022 21:37 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)

Putusan Nomor 96

Di putusan ini, MK membatalkan Pasal 87a sehingga Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Di putusan ini, lagi-lagi MK terbelah.

Arief Hidayat-Manahan Sitompul

Hakim konstitusi Arief Hidayat dan hakim konstitusi Manahan MP Sitompul setuju Pasal 87 huruf a UU 7/2020 dibatalkan tapi dengan argumen berbeda. Keduanya memiliki definisi sendiri, yaitu:

Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara otomatis berlaku sesuai dengan norma UU a quo, sebab norma konstitusi mengatur dengan jelas bahwa Ketua/Wakil Ketua harus dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sehingga tidak dapat diperpanjang langsung oleh ketentuan UU a quo. Perpanjangan langsung oleh UU a quo pada masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah menegasikan peran dan wewenang hakim konstitusi dalam pemilihan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Ketua/Wakil Ketua yang masa jabatannya berakhir setelah adanya UU a quo, dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sepanjang telah dilakukan pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi.

Adapun soal pasal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi apakah otomatis atau tidak, Arief Hidayat dan Manahan MP Sitompul menyatakan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu:

Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun setelah mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

Wahiduddin Adams

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams secara tegas menyatakan hakim konstitusi yang ada saat ini harus tunduk pada aturan lama, yaitu hanya menjabat selama 5 tahun. Aturan periode 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun hanya berlaku untuk hakim konstitusi yang akan datang.

"Saya anggap terasa tampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi 'keuntungan (privilese)' bagi sebagian besar hakim konstitusi yang ada saat ini, alih-alih seaedar 'tidak dirugikan' sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan," ucap Wahiduddin Adams.

Saldi Isra

Saldi Isra menjadi hakim konstitusi berdasarkan UU MK lama, yang menyatakan jabatannya hanya untuk 5 tahun dan habis pada Maret 2022. Namun Saldi Isra tidak mempermasalahkan masa jabatannya diperpanjang otomatis hingga 2032 dengan UU baru. Alasannya, hal itu adalah kewenangan DPR.

"Dalam hal ini, saya sependapat dengan pertimbangan putusan a quo bahwa diperlukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam putusan a quo, konfirmasi dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung)," ucap Saldi Isra.

Suhartoyo:

Suhartoyo menilai Anwar Usman tidak perlu mundur dari jabatannya karena Pasal 87 huruf a UU 7/2020 sudah benar.

"Pasal 87b saya menyatakan sependapat pada bagian amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (concurring opinion)," ungkap Suhartoyo.

Daniel Yusmic

Hakim konstitusi Daniel setuju Anwar Usman mundur. Tapi ia memberikan rumusan sendiri dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020 sepanjang tidak dimaknai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatannya berakhir yang secara akumulasi tidak lebih dari 5 tahun.

Anwar Usman:

Sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan Pasal 87a, Anwar Usman berkukuh dirinya tidak perlu mundur. Jabatannya otomatis diperpanjang untuk lima tahun ke depan.

"Hakim konstitusi yang saat ini menjabat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan terpilihnya Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru oleh sembilan hakim konstitusi, yang telah memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No 7/2020," urai Anwar Usman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT