ADVERTISEMENT

Komisi II DPR Minta Menkeu Hadiri Rapat Bahas RUU Pemekaran Papua

Nahda Rizki Utami - detikNews
Rabu, 22 Jun 2022 20:58 WIB
Petugas memeriksa dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan sebesar Rp4,5 miliar untuk perbaikan gedung tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Gedung DPR (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Komaruddin Watubun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri rapat membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Pemekaran Papua jadi tiga provinsi. Komaruddin meminta penjelasan dari Sri Mulyani terkait anggaran dalam pelaksanaan pemekaran Papua.

"Meskipun kita sudah setuju semua, kalau kita kunjungan ke sana juga tidak banyak hal yang berubah, tapi dari kita sepakat untuk Menkeu kita undang. Itu penting," kata Komaruddin saat rapat Komisi II DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Komaruddin mengatakan Sri Mulyani harus hadir dalam rapat pembahasan RUU tentang Pemekaran Papua. Kehadiran Sri Mulyani, sambung Komaruddin, untuk mengantisipasi adanya masalah dalam pelaksanaan pemekaran Papua.

"Harus tetap kita undang Menkeu supaya ada penjelasan dari menkeu soal keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus ini. Karena kalau tidak, ya, nanti juga ada masalah dalam pelaksanaannya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan setiap pembahasan RUU selalu dihadiri keempat menteri yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menandatangani draf RUU. Karena itu, dia meminta Sri Mulyani bisa hadir dalam rapat pembahasan terakhir.

"Pertama soal kehadiran menteri-menteri, nanti tolong sampaikan pak ke Bu Menteri Keuangan, kita ini sudah berapa kali membahas undang-undang, penandatanganan juga mengundang 4 menteri biasanya Mendagri, Menkumham, Bappenas, dan Menkeu," jelas Doli.

"Nah karena ini khusus, otonomi khusus Papua, tolong sampaikan ke Ibu pada pembahasan terakhir pendapat pemerintah, tolong hadir supaya semua bisa menjawab. Ini kalau nggak dijawab, bisa menimbulkan masalah baru, tolong sampaikan ke Ibu itu," sambung dia.

Lebih lanjut, Doli menyebutkan, tak hanya Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian juga diminta hadir untuk membahas RUU tentang pemekaran Papua jadi tiga provinsi bersama Komisi II DPR. Doli meminta Kemendagri untuk membuat road map pembentukan provinsi agar dapat dimonitor oleh DPR dan pemerintah.

"Termasuk juga Mendagri, saya kira pertama setelah UU ini jadi, kita minta Mendagri bikin road map tentang pembentukan provinsi, misal dalam 2 tahun buat apa saja, sehingga kita punya mekanisme monitoring," imbuh Doli.

(mae/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT