.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa sudah ada payung hukum untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Puan percaya pembangunan IKN bukanlah proyek imajinasi.
"UU IKN itu sudah disahkan oleh DPR, oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada, artinya sudah ada payung hukum untuk meneruskan atau menjalankan IKN ke depan," kata Puan saat meninjau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022).
Baca juga: Jokowi: Pembangunan Dasar IKN Telah Dimulai |
Anggaran pembangunan IKN ini, menurut Puan, juga sudah disiapkan. Dia mengatakan DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkoordinasi mengenai pendanaan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua anggaran sudah disiapkan oleh APBN bahwa tahun ini akan dilakukan secara multi years dari tahun 2022, 2023, 2024. Maka kami sudah berkoordinasi, maksudnya DPR melalui badan anggaran sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk nantinya bisa merealisasikan di tahun 2022, sehingga jika ada pergantian tampuk kepresidenan insyaallah IKN ini masih tetap bisa berjalan sambil menunggu presiden yang akan datang dilantik," jelasnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR akan mendukung pembangunan IKN ini. DPR, kata Puan, juga secara berkala akan memantau progres pembangunan IKN.
"Dan ini adalah visi pemerintahan yang kami sudah berkomitmen untuk mendukung dan kita lihat realisasinya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa insyaallah tahun 2024 itu sudah akan selesai kawasan inti. Ya kita akan lihat, saya sebagai Ketua DPR tentu saja fungsi pengawasannya akan mengecek paling tidak 6 bulan sekali atau beberapa bulan sekali melihat progresnya karena APBN nanti yang akan membiayai kawasan ini," jelasnya.
Percaya Bukan Proyek Imajinasi
Ketua DPP PDIP itu mengatakan dukungan politik pembangunan IKN ini sangat kuat. Dia percaya bahwa pembangunan IKN bukan proyek imajinasi.
"Dukungan politik sangat kuat sehingga... ya sudah ada undang-undangnya, jadi kami percaya bahwa ini bukan suatu proyek imajinasi, tapi memang proyek untuk pemerataan Indonesia bukan hanya di Jawa tapi juga ke Kalimantan," tutur dia.
Simak selengkapnya pada halaman berikutnya.
Pembangunan IKN ini, tambah Puan, harus terus dijalankan oleh Presiden berikutnya selama 15 tahun. Puan berharap pembangunan IKN bisa berjalan lancar.
"Sudah ada di undang-undang bahwa ini harus secara berkesinambungan harus diteruskan selama 15 tahun, nah artinya kita lihat 15 tahun secara multi years, saya berharap pasca-2024 tidak akan ada hal-hal emergency, atau kemudian musibah jadi seperti yang lalu, amit-amit pandemi COVID-19, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan," ungkapnya.
Namun Puan menyadari pembangunan IKN tak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Butuh waktu yang cukup panjang membangun Ibu Kota Negara baru ini.
"Saya juga menyadari bahwa dukungan kami nantinya tentu akan bisa terlaksana tidak dalam waktu yang singkat, pembangunan ibukota membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama, dan perlu komitmen bersama dari kita semua untuk meneruskan apa yang sekarang sudah dilakukan," katanya.
Jokowi-Puan Tinjau IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi meninjau kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga menghadiri Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Puan juga ikut dalam kunjungan ke IKN itu.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Rabu (22/6), Jokowi dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.15 WIB.
