ADVERTISEMENT

Kejati DKI Usut Kasus Dugaan Korupsi di PT PGAS Solution

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 22 Jun 2022 13:30 WIB
Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati Jakarta)
Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi PT PGAS Solution 2018 menjadi penyidikan. Dugaan korupsi yang disidik kejaksaan tersebut terkait pembelian dan sewa alat pembuatan sumur geotermal di Aceh pada 2018.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT PGAS Solution dalam pembelian dan sewa alat pembuatan sumur geotermal di Sabang Aceh pada 2018 ke tahap penyidikan," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6/2022).

Kasus itu bermula sekitar tahun 2018, anak usaha BUMN PT Perusahaan Gas Negara (PGN), yaitu PT PGAS Solution, memperoleh pekerjaan pembelian dan sewa alat (blow out preventer) untuk kebutuhan pembuatan sumur geotermal di Sabang, Aceh, dari PT TAK. Selanjutnya, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, PT PGAS Solution menerbitkan purchase order (order pembelian) kepada PT ANT dengan nilai pembelian alat sebesar Rp 22.022.784.300.

Sedangkan untuk pekerjaan sewa alat sebesar Rp 9.702.000.000, sehingga total keseluruhan pekerjaan sebesar Rp 31.724.784.300. Ashari menyebut, saat melaksanakan proyek tersebut, PT PGAS Solution mengetahui PT ANT tidak memiliki ketersediaan alat pembuatan sumur geotermal tersebut.

"Dalam pelaksanaannya PT ANT tidak pernah menyerahkan alat pembuatan sumur geotermal dan tidak pernah menyerahkan alat yang telah disewa tersebut kepada PT PGAS Solution. Akan tetapi PT PGAS Solution seolah-olah sudah menerima penyerahan alat pembuatan sumur geotermal dan sewa alat tersebut dari PT ANT dan dibuat berita acara serah terima barang (fiktif)," ujar Ashari.

Lebih lanjut, PT PGAS Solution telah melakukan pembayaran kepada PT ANT sebanyak Rp 31.724.784.300. Kemudian sejumlah uang pembayaran tersebut oleh PT ANT diserahkan kepada PT TAK, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 31.724.784.300.

Tanggapan PT PGAS Solution

Sementara itu, Corporate Secretary PT PGAS Solution Ris Haryono mengatakan pihaknya akan bersikap koperatif terhadap proses hukum yang dilakukan di Kejati DKI Jakarta. Ia mengatakan saat ini pegawai PT PGAS Solution masih dalam proses memberikan keterangan penyidikan dari Kejati DKI.

"PGAS Solution secara prinsip siap membantu memberikan informasi sesuai fakta yang ada dalam proses hukum yang sedang berjalan. Kami menjunjung tinggi prinsip asas praduga tak bersalah. PGAS Solution berkomitmen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sesuai prinsip GCG," tutur Ris saat dihubungi secara terpisah.

Simak video 'MAKI Tantang Parpol usung Capres yang Bebas Praktik Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT