.webp)
Hakim konstitusi Prof Arief Hidayat menyatakan UU Mahkamah Konstitusi (MK) cacat formil sehingga harus dibatalkan. Namun pendapat Arief Hidayat kalah oleh delapan hakim konstitusi lainnya sehingga UU MK terbaru tetap berlaku.
Beberapa isu perubahan dalam UU MK yang baru adalah:
UU lama: Periode hakim konstitusi per lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UU baru: Periode hakim konstitusi selama 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun.
Dalam mengadili dirinya sendiri, MK terbelah. Suara mayoritas hakim konstitusi setuju dengan perpanjangan jabatannya itu. Kecuali hakim konstitusi Arief Hidayat yang menilai UU MK terbaru itu telah cacat sehingga harus dibatalkan.
"Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, pembentukan UU MK mengalami cacat secara formil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah seharusnya mengabulkan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon," kata Arief Hidayat dalam putusan yang dikutip detikcom dari website MK, Rabu (22/6/2022).
Simak juga 'Alasan Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua MK':
Mengapa UU MK Harus Dibatalkan?
Sikap Arief Hidayat bukannya tanpa alasan kuat dan kokoh. Pertama, secara umum putusan MK telah ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden. Akan tetapi dalam konsiderans menimbang, konsiderans mengingat, maupun dalam penjelasan UU 7/2020 tidak mengutip, memuat, dan menjelaskan bahwa UU a quo merupakan tindak lanjut dari putusan MK.
"Seyogianya UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK harus memberikan uraian pada konsiderans Menimbang atau pada bagian Penjelasan yang memuat keterangan bahwa UU a quo merupakan tindak lanjut dari Putusan MK," papar Arief Hidayat.
Menurut Arief Hidayat, penjelasan ini penting untuk membedakan mana UU yang merupakan tindak lanjut putusan MK dan mana yang bukan. Hal ini berkaitan pula dengan kewajiban melakukan jaring partisipasi publik guna memberikan masukan dalam proses pembentukan UU.
"Suatu UU yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK tidak lagi memerlukan jaring partisipasi publik," ucap Arief Hidayat yang juga guru besar Undip Semarang itu.
Isu yang masuk UU MK terbaru bukanlah sepenuhnya amanat putusan MK. Jadi, menurut Arief Hidayat, UU MK itu haruslah dibuat dengan menjaring partisipasi publik. Isu-isu dalam UU MK baru itu di antaranya:
1. Perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat;
2. Penghapusan periodisasi jabatan hakim;
3. Perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari 2,5 tahun menjadi lima tahun;
4. Penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK;
5. Syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung.
"Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu supercepat (fast track legislation) tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat," kata Arief Hidayat tegas membeberkan alasan selanjutnya.
UU MK Dibahas dalam Waktu 3 Hari
Berdasarkan keterangan amicus curae dari Universitas Brawijaya, di dalam seluruh proses pembentukan tersebut masyarakat tidak dapat memperoleh informasi resmi dari anggota DPR dan pemerintah tentang Naskah Akademik dan RUU yang disiapkan dan dibahas sehingga tidak dapat memberikan masukan atau menyatakan pendapat. Proses penyusunan mulai dari usulan hingga persetujuan untuk dibahas bersama dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan dan mengundang partisipasi masyarakat.
Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu tiga hari jelas di luar nalar wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakatHakim konstitusi Arief Hidayat |
Bahkan, dalam proses pembahasan DIM dan pembahasan bersama juga dilakukan secara tertutup dan tanpa mengundang kelompok masyarakat yang pada saat itu sesungguhnya telah banyak yang menyampaikan pendapat dan opini baik terkait dengan proses yang tertutup sehingga melanggar asas keterbukaan, maupun terkait dengan materi muatan perubahan yang akan dilakukan.
"Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu tiga hari jelas di luar nalar wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat," kata Arief Hidayat lagi.
Padahal ada beberapa poin materi muatan UU MK yang bukan merupakan tindak lanjut atas putusan MK dan memerlukan pandangan dan partisipasi masyarakat. Fakta kronologis pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK menunjukkan dengan jelas tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) sebagai pelaksanaan dari prinsip demokrasi yang dianut UUD 1945.
"Pelanggaran terhadap keterpenuhan partisipasi masyarakat sudah seharusnya menjadi argumentasi kuat bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan telah sejalan dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020," papar Arief Arief Hidayat.
Apa daya, pendapat mantan Ketua MK itu kalah suara oleh delapan hakim konstitusi lainnya. Alhasil, UU MK baru itu tetap berlaku, kecuali khusus Pasal 87a yang dihapuskan, yaitu Anwar Usman harus mundur dari kursi Ketua MK.
