Pangdam Harus Klarifikasi Tudingan Ada Komunis di DPR

Jakarta - Tudingan Pangdam Jaya Mayjen Agustadi SP bahwa DPR telah disusupi oleh 150 aktivis PKI terus mendapat kecaman. Ketua DPP PKB Hermawi F Taslim meminta agar tudingan tersebut diklarifikasi secara terbuka dengan disertai data-data yang kuat dan akurat."Kita sesalkan pernyataan ini. Kenapa Pangdam bicara begini agar tidak menimbulkan saling kecurigaan, Pangdam harus mengklarifikasi, siapa yang dimaksud. Buktinya apa?" kata Taslim dalam perbincangan dengan detikcom Senin (12/6/2006).Politisi PKB ini menegaskan, harus dipisahkan antara anak seorang aktivis PKI dan PKI itu sendiri. Karenanya tidak layak jika karena keluarga PKI seseorang langsung ditetapkan sebagai seorang komunis."Tidak bisa anaknya PKI langsung disebut PKI, harus dipisahkan betul yang ideologis dan biologis," tambah Taslim.Taslim menilai, ada upaya penguatan lembaga-lembaga baru yang di era Soeharto cukup kuat dan mendominasi kehidupan masyarakat serta membungkam daya kritis anggota DPR. Menurutnya, ini harus diwaspadai agar masa transisi demokrasi tetap berjalan sesuai rel dan koridornya."Ini cara lama dalam mengkomunikasikan informasi. Ada aroma ingin mengembalikan seperti di era orde baru," tambahnya.Dalam siaran persnya organisasi Front Penegak Tritura (FPT) juga mendesak Ketua DPR Agung Laksono untuk membersihkan anggota dewan dari unsur komunis. Sebelumnya pada sebuah acara stasiun televisi swasta dikatakan bahwa saat ini DPR telah disusupi kader PKI. Ini terbukti dengan semakin menguatnya tuntutan di DPR supaya larangan terhadap organisasi komunis dicabut. (ahm/)