ADVERTISEMENT

DPR Targetkan RUU terkait Pemekaran Papua Disahkan 30 Juni

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 21 Jun 2022 13:43 WIB
Rapat di Komisi II DPR, Selasa (21/6/2022). (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Foto: Rapat di Komisi II DPR, Selasa (21/6/2022). (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Jakarta -

Komisi II DPR memulai pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran Papua menjadi tiga provinsi. Pembahasan RUU tersebut ditargetkan selesai pada masa sidang ini.

Pantauan detikcom, Selasa (21/6) pukul 12.10 WIB, hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di ruangan rapat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Tito mengatakan pemekaran wilayah di Papua bukan hal yang baru. Dia menilai pemekaran wilayah di Papua mampu mempercepat pembangunan di daerah.

"Model ini juga bukan suatu yang baru di Papua. Kita tahu bahwa pada 2008 Papua juga dimekarkan dan adanya provinsi baru Papua Barat dan kita melihat hasil yang positif," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

"Kita melihat pembangunan, daerah-daerah yang tadinya terisolasi, seperti (Kabupaten) Tambrauw, (Kabupaten) Maybrat, Sorong Selatan, semua menjadi terbuka dan terjadi percepatan dibanding dulunya satu kecamatan-kecamatan saja," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menyebut 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua itu untuk mendorong kesejahteraan rakyat Papua. "Pemekaran ini bertujuan tidak lain adalah untuk mempercepat pembangunan. Kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua terutama orang asli Papua akan meningkat dengan adanya pemekaran ini," lanjut dia.

Tito kemudian menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Doli selaku pimpinan Komisi II DPR. Selanjutnya, Komisi II DPR dan Pemerintah membentuk panja pembahasan 3 RUU terkait pemekaran Papua tersebut.

"Kemudian kita bentuk minta pengesahan pembentukan panja pembahasan," ujar Doli.

Doli mengatakan finalisasi RUU tersebut akan dituntaskan hingga Rabu, (29/6). Kemudian, lanjutnya, RUU itu ditargetkan akan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU, Kamis (30/6).

"Senin, Selasa, Rabu, kita tuntaskan finalisasi RUU ini, sehingga Rabu kita bisa putuskan di tingkat I. Kemudian tanggal 30, kalau tidak salah Kamis, kita bisa selesaikan undang-undang. Mudah-mudahan ini bisa lancar," kata Waketum Golkar itu.

Lihat juga video 'Baleg Setujui Harmonisasi RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT