.webp)
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTT, dan NTB. Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat RUU 5 Provinsi itu segera dibawa ke rapat paripurna.
Keputusan itu diambil dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Rapat kerja itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian.
Rapat pengambilan keputusan itu diawali oleh penjelasan panja terkait pembahasan RUU 5 provinsi. Selanjutnya, seluruh fraksi membacakan pandangan mini fraksi terkait RUU tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seluruh fraksi di Komisi II DPR menyetujui agar RUU 5 Provinsi dibawa ke tahap selanjutnya. Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan pemerintah setuju terhadap RUU usulan DPR tersebut.
"Sikap pemerintah setuju untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan tingkat II," ucap Tito dalam raker tersebut.
Dia juga yakin RUU usulan DPR RI ini bisa bermanfaat bagi kelima provinsi tersebut.
"Pemerintah percaya inisiatif hang diambil DPR akan memperkuat otonomi daerah kita ke depannya, sekaligus memperkuat landasan konstitusi UUD 1945 yang tentu akan berdampak pada turunan hukum daerah daerah," ujarnya.
Selanjutnya, Doli mempertanyakan apakah RUU 5 Provinsi bisa disepakati. Forum pun sepakat.
"Saya ingin menanyakan ke seluruh fraksi fraksi dan komite I DPD RI dan pemerintah apakah terhadap RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, NTB, dan NTT yang telah selesai kita bahas bersama dapat kita setujui menjadi draft final RUU hasil rapat kerja tingkat I di Komisi II dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan rapat paripurna DPR RI yang akan datang, apakah bisa disetujui bapak ibu sekalian?" tanya Doli.
"Setuju," jawab forum.
Simak juga 'Puan Hingga Tito Hadiri Peluncuran Tahapan Pemilu 2024':
