ADVERTISEMENT

PPP: Pernikahan Beda Agama Tidak Sah oleh Hukum, Kecuali...

Erika Dyah - detikNews
Senin, 20 Jun 2022 19:22 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PPP Muslich Zainal Abidin.
Foto: Dok. PPP
Jakarta -

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama pasangan Islam dan Kristen melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hari ini. Hal tersebut mengundang berbagai tanggapan, salah satunya kritik dari Anggota DPR RI Fraksi PPP Muslich Zainal Abidin.

Muslich menilai putusan PN tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah mencederai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Pernikahan tersebut tidak sah karena UU Perkawinan di Indonesia yang berlaku pernikahan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum, kecuali salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya," jelas Muslich dalam keterangan tertulis, Senin (20/6/2022).

Ia menjelaskan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur perkawinan antar pemeluk agama. Adapun Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

"Setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku, pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang harus menjadikan agama sebagai landasan dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Lebih lanjut, Muslich mengatakan peraturan soal pernikahan di Indonesia dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan 'Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu'.

"UU Perkawinan tersebut menitikberatkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama," ungkap Muslich.

"Itu artinya, bila hukum agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada ketentuan agamanya," imbuhnya.

Muslich menegaskan pernikahan beda agama tidak hanya dilarang oleh Islam saja. Namun agama lain turut melarang dilakukannya pernikahan beda agama.

"Kita juga tahu, bahwa menikah berbeda agama menurut agama selain Islam juga dilarang dan tidak sah," tegasnya.

Sebagai informasi, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengesahkan pernikahan beda agama dari pasangan RA yang beragam Islam, dengan EDS yang beragama Kristen. Keduanya menikah sesuai agama masing-masing pada Maret 2022 namun ditolak saat hendak mencatatkan pernikahan ke Dinas Catatan Sipil. Oleh karena itu, RA dan EDS mengajukan penetapan ke PN Surabaya agar diizinkan menikah beda agama.

Simak juga Video: Waketum PPP soal Nama Koalisi Semut Merah: Suka Jalan Sendiri

[Gambas:Video 20detik]




(akd/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT