ADVERTISEMENT

PTUN Tolak Gugatan Perlawanan soal Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Jun 2022 19:54 WIB
Serah terima jabatan Pangdam Jaya dari Mayjen TNI Mulyo Aji (kiri) kepada mayjen TNI Untung Budiharto (kanan).
Foto: dok. Pendam Jaya
Jakarta -

PTUN Jakarta menolak gugatan perlawanan terkait pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya. Mayjen Untung Budiharto diputuskan tetap menjadi Pangdam Jaya.

Gugatan perlawanan ini merupakan keberatan dari YLBHI dan Imparsial. Gugatan YLBHI dan Imparsial soal penetapan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya pernah ditolak PTUN Jakarta pada 19 April 2022.

Putusan penolakan gugatan perlawanan ini terdaftar dalam perkara nomor Nomor 87/PLW/2022/PTUN-JKT, Kamis (16/6/2022). Sidang gugatan ini sudah digelar empat kali di PTUN Jakarta.

Berikut hasil putusan sidang gugatan perlawanan tersebut:

a) Menolak Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
b) Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 87/PLW/2022/PTUN.JKT Tanggal 19 April 2022;
c) Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perlawanan ini sebesar Rp.96.600,- (sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Gugatan atas Pengangkatan Untung Budiharto Jadi Pangdam Jaya

Sebelumnya, gugatan ini dilayangkan atas Keputusan Panglima TNI terkait pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya.

"PTUN dan Pengadilan Militer Tinggi II dipilih sebagai tempat para Penggugat mencari keadilan karena tidak ada konstruksi hukum yang memadai saat ini untuk menguji obyek Keputusan Panglima tersebut dalam tenggang waktu 90 hari yang terbatas," kata salah satu narahubung, Julius Ibrani, dalam keterangannya, Jumat (1/4/2022).

Menurut Julius, seharusnya di negara hukum tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan kemudian menciptakan eksklusivitas bahkan kekebalan. Maka tidak ada pilihan bagi para penggugat selain harus mengajukan permasalahan ini kepada dua pengadilan tersebut.

"Ada 3 alasan kami menggugat keputusan Panglima," kata Julius.

Pertama, kata Julius, mengangkat penjahat sebagai pejabat menciptakan preseden buruk. Di mana orang-orang yang tidak memiliki integritas untuk memegang suatu jabatan publik/melayani masyarakat Indonesia.

"Namun diberi apresiasi dan promosi hingga menduduki jabatan penting," ucapnya.

Kedua, pengangkatan tersebut mencederai perjuangan keluarga korban dan pendamping yang terus mencari keberadaan korban yang masih hilang. Namun orang-orang yang berada pada inti kasus tersebut, kata Julius, termasuk Untung Budiharto, tidak pernah berterus terang atas kebenaran kasus atau membantu investigasi pencarian.

"Lagi-lagi malah diberi apresiasi dan promosi jabatan," tandasnya.

Ketiga, diangkatnya figur yang tak berintegritas sebagai Pangdam Jaya, bersama dengan Surat Telegram (ST) Panglima TNI No. ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021, berpotensi dapat mengganggu penegakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Kodam Jaya.

"Sebab ST tersebut menyebutkan penegak hukum-seperti Kepolisian, Kejaksaan-harus berkoordinasi dengan Komandan/Kepala Satuan TNI untuk memanggil aparat militer dalam suatu proses hukum. Dengan demikian, dipegangnya jabatan Pangdam Jaya oleh pelanggar HAM sendiri menjadi "hambatan" dan berpotensi mempersulit para penegak hukum, karena integritas dari pelanggar hukum tentu dipertanyakan untuk terbuka dalam penegakan hukum," ujarnya.

Lihat juga video 'KontraS Kecewa ke Jokowi Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT