Revisi Peraturan Kapolri untuk 'PK Sidang Etik Brotoseno' Berlaku

ADVERTISEMENT

Revisi Peraturan Kapolri untuk 'PK Sidang Etik Brotoseno' Berlaku

Audrey Santoso - detikNews
Jumat, 17 Jun 2022 16:28 WIB
Gedung Mabes Polri
Gedung Mabes Polri Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diundangkan. Lewat aturan ini, Polri akan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno pada Oktober 2020 silam yang dikritik publik.

detikcom mendapatkan salinan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumat (17/6/2022). Perkap ini diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa 14 Juni 2022.

Perkap yang tertuang dalam Berita Negara Republik Indonesia No 597, 2022 ini diundangkan di Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022 dan diteken Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Ketika dikonfirmasi, Sigit membenarkan.

"Iya, sudah," kata Sigit singkat kepada detikcom, Jumat (17/6/2022).

KKEP PK tertera dalam Bab VI Pasal 83 hingga 90. Dalam Pasal 83 ayat 1 berbunyi 'Kapolri berwenang melakukan Peninjauan Kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat'. Berikut bunyi lengkapnya:

BAB VI
KKEP PENINJAUAN KEMBALI


Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

(1) Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:

a. dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan; dan/atau
b. ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.


Sebelumnya Sigit merespons kritik publik soal masih aktifnya AKBP Brotoseno sebagai staf tanpa jabatan di Polri. Jenderal Listyo Sigit sudah menyiapkan solusi agar ujung kontroversi tersebut sesuai harapan publik.

"Jadi selama beberapa hari ini tentunya kami sudah terus mengikuti dan mencermati beberapa pendapat, kemudian aspirasi dari masyarakat terkait dengan komitmen Polri terkait dengan pemberantasan korupsi. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian kami," kata Sigit usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Kapolri menuturkan pihaknya sudah menggelar sejumlah pertemuan dengan Kompolnas dan Menko Polhukam Mahfud Md untuk membahas kontroversi AKBP Brotoseno. Polri juga sudah menjaring saran ahli pidana.

Tindakan yang bisa diambil Polri terkait penyelesaian kontroversi AKBP Brotoseno masih terbatas, karena terbentur Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 tahun 2011 Tentang 'Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia' dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang 'Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia'.

Simak video 'AKBP Brotoseno Eks Koruptor Belum Dipecat, Kapolri Buka Suara':

[Gambas:Video 20detik]



(hri/fjp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT