DPR Kecewa Kinerja BRR Aceh

Jakarta - DPR menilai kinerja Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi (BRR) Aceh mengecewakan. Presiden SBY harus meminta pertanggungjawaban BRR.Penilaian tersebut disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua Tim Pengawas DPR untuk Aceh Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2006)."Kita meminta Presiden dan Wapres untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban BRR. Karena (kinerja BRR) sangat mengecewakan," kata Agung.Tidak hanya itu, Agung juga meminta Tim Pengawas DPR untuk Aceh yang dipimpin Muhaimin Iskandar memanggil 11 menteri yang terkait. Langkah ini harus dilakukan secepatnya. "Kalau bisa minggu depan," tutur Agung.Agung menjelaskan, penilaian tersebut berdasarkan kunjungan langsung mereka ke Aceh selama 2 hari. Di provinsi paling barat itu, mereka melakukan peninjauan baik melalui jalan darat maupun udara. Perkembangannya sangat tidak memuaskan terutama di daerah Ulele dan Lampaseh, Banda Aceh."Tidak ada city planning, semua terlihat centang blentang (kacau). Sangat tidak sepadan dengan banyaknya dolar (bantuan) yang masuk. Kinerja BRR lambat, ini sangat memprihatinkan," tukas Agung.Komentar senada juga disampaikan Muhaimin Iskandar. Menurut politisi dari PKB ini, BRR harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. BRR, sambung Muhaimin, tidak punya alasan lagi untuk mengelak."Alasan pembangunan tata ruang partisipatoris tidak bisa lagi. Apalagi dana sebesar Rp 1,52 triliun sudah diberikan," ungkap Muhaimin.Agung dan Muhaimin sama-sama berharap kasus serupa tidak terjadi pada penanganan bencana di Yogyakarta. Penanganan bencana di Yogyakarta harus dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. "Bukan cepat tapi salah," kata Agung. (djo/)